Pemberian izin pertambangan tak berpihak pada rakyat

Jakarta [SPFM], Pemerintah dinilai masih kesampingkan masyarakat dalam pemberian izin pertambangan. Peluang konflik agraria pun masih terus mengancam. Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Ganjar Pranowo memperingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengelola konflik agrarian.

Sebagaimana diberitakan, kerusuhan Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) dipicu oleh konflik agraria setelah pemerintah memberikan izin pertambangan emas. Ganjar mengaku khawatir beberapa daerah lain masih memendam konflik yang sama. Menurutnya, selama ini pemerintah masih mengabaikan penyelesaian konflik tanah. Dimana pemberian izin pertambangan tidak pernah melibatkan masyarakat. [MIOL/rda]

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi