PEMBERDAYAAN MASYARAKAT JOGJA : Pemkot Siapkan Anggaran Pemberdayaan PSK dan Muncikari

Tahap pertama pemberdayaan yang disasar adalah kawasan lokalisasi Sanggaraha (kini beralih ke Kampung Mrican).

Harianjogja.com, JOGJA-Pemerintah Kota Jogja menyiapkan anggaran pemberdayaan untuk para pekerja seks komersial (PSK) dan muncikari di Kota Jogja agar beralih usaha. Tahap pertama pemberdayaan yang disasar adalah kawasan lokalisasi Sanggaraha (kini beralih ke Kampung Mrican), Giwangan, Umbulharjo.

Promosi Tragedi Kartini dan Perjuangan Emansipasi Perempuan di Indonesia

“Ada APBD untuk pembinaan terkait penanganan itu,” kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jogja, Edy Muhammad, Minggu (13/11/2016). Namun, ia tidak hapal jumlah anggaran pemberdayaan lokasi prostitusi tersebut.

Selain APBD, dana pemberdayaan wilayah lokalisasi juga bersumber dari Badan Amil Zakat, dan dana sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Sumber dana pemberdayaan itu tersebar di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), di antaranya Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans), dan Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (KPMP).

Edy mengatakan pemberdayaan wilayah prostitusi akan mengedepankan usulan warga dan tokoh msyarakat. Selin itu juga ada keinginan kuat dari jasa usaha untuk prostitusi. Dengan demikian, pola pemberdayaan yang akan dilakukannya sejalan dengan konsep yang diinginkan warga.

Ia mengklaim, pelaku usaha prostitusi di wilayah Mrican sudah siap beralih usaha. “Ada yang menginginkan rumahnya dijadikan lokasi parkir, ada yang ingin membuka warung klontong, ada yang ingin buka warung soto,” kata Edy.
Edy menegaskan penataan dan pemberdayaan kampung Mrican bebas dari prostitusi menjadi role model untuk melakukan hal serupa di wilayah lainnya. Bahkan ia kedepan ia akan menjadikan Kampung Mrican sebagai kampung takwa.

Kepala Dinas Sosial DIY Untung Sukaryadi menegaskan program penertiban lokasi prostitusi yang dilakukan pemerintah memang harus menyiapkan solusi untuk menghindari adanya praktik prostitusi terselubung karena kehilangan pendapatan.

Sebelumnya, Ketua RW 09 Kampung Mrican, Sarono mengeluhkan label prostitusi di wilayahnya. Saat ini pihaknya berupaya menghilangkan label tersebut dengan memberdayakn para muncikari. Dari lima muncikari yang ada, satu di antaranya sudah beralih usaha membuka angkringan. Menurut dia, muncikari lainnya juga sudah siap beralih usaha, namun terkendala dengan modal usaha.

“Memberdayakan satu muncikari saja butuh Rp40 juta,” kata dia. Karena itu, Sarono berharap Pemerintah Kota Jogja ikut membantu melakukan pemberdayaan di wilayahnya.