SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/SOLOPOS/dok)

Ilustrasi (JIBI/SOLOPOS/dok)

KULON PROGO – Dua desa di Kulonprogo langsung merespons tawaran pemberdayaan dari Gubernur DIY. Sektor pertanian menjadi sektor andalan pengentasan kemiskinan.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Dihubungi HarianJogja.com, Jumat (16/11/2012), Kepala Desa (Kades) Hargowilis, Dalijan, mengatakan pihaknya langsung merespon dengan membentuk belasan kelompok, kemudian mempertimbangkan sektor mana saja yang bisa dimanfaatkan untuk pengentasan kemiskinan. “Setelah itu kami sudah ajukan proposal ke provinsi. Tapi masih ada beberapa hal yang perlu direvisi. Ini sedang kami rembug lagi,” kata Dalijan. Dari beberapa kali pertemuan, menurut dia, muncul beberapa wacana sektor yang bisa digarap warga yakni pertanian berupa perkebunan pisang, singkong, pepaya dan juga peternakan ayam serta kambing. Menurut dia dalam setiap rapat itu, masyarakat yang tergabung dalam kelompok selalu dilibatkan.

Ekspedisi Mudik 2024

Hal serupa juga diungkapkan Kades Temon Wetan, Puji Purwaningsih. Menurut dia, saat ini sudah terbentuk 14 kelompok di desa itu. “Nanti malam [kemarin], akan kami rapatkan lagi, sektor apa saja yang bisa dimanfaatkan kelompok-kelompok itu,” kata Puji. Meski belum menentukan bidang garapan, menurut Puji, pihaknya tetap berkeinginan untuk melakukan pemanfaatkan lahan pekarangan dengan menanam berbagai jenis tanaman seperti pisang-pisangan, kelapa serta kakao. Sementara sektor lainnya seperti peternakan juga diwacanakan.

“Rencananya nanti malam sekaligus akan diperhitungkan berapa besar dana pemberdayaan yang dibutuhkan. Saya harapkan semangat masyarakat tetap ada agar rencana ini bisa berjalan dengan lancar. Selasa depan proposal sudah harus jadi dan diterima provinsi,” ungkap dia.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Kulonprogo, Akhid Nuryati, mengatakan berkaca dari program bantuan pemberdayaan yang pernah gagal di Kokap, semestinya harus ada pengawasan dan pendampingan kepada penerima bantuan. Dalam melakukan pengawasan itu, menurut dia sebaiknya Pemkab Kulonprogo membentuk suatu tim monitoring lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). “Karena pemberdayaan masyarakat ini menjadi tanggung jawab semua, tidak hanya SKPD teknis semata jadi masing-masing harus sinergis,” kata dia.

Sebelumnya, saat peluncuran program Desa Binaan Menuju Bebas Kemiskinan di Waduk Sermo, Kokap, pekan lalu, Gubernur DIY, Sultan Hamengku Buwono X melontarkan gagasan pemberdayaan bagi Desa Hargowilis kokap dan Temon Wetan, Temon sebagai desa percontohan. Meski demikian, Sultan mengharapkan warga membentuk kelompok pemberdayaan. Hal ini bertujuan memudahkan koordinasi dan pertanggungjawaban, berkaca dari kegagalan bantuan kambing lima tahun silam.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya