Pemberantasan korupsi dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yakni Polri dan KPK.
Solopos.com, JAKARTA – Hubungan antara institusi Polri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini diklaim berjalan dengan baik. Bahkan Polri mengoordinasikan sejumlah penanganan perkara korupsi dengan komisi antirasuah tersebut.
Promosi Program Pemberdayaan BRI Bikin Peternakan Ayam di Surabaya Ini Berkembang
“Kerja sama dengan KPK cukup baik tak ada masalah,” kata Kapolri Jenderal Pol. Badrodin Haiti ketika berbincang-bincang dengan jajaran redaksi Bisnis Indonesia/JIBI di Gedung Rupatama Mabes Polri pekan lalu.
Kapolri menyatakan kasus Pelindo II sudah dipaparkan di KPK. “Ternyata di sana juga menangani, tapi ada kesulitan Mutual Legal Assitance ke China,” beber Badrodin.
Dari paparan itu dia berharap kedua institusi yang sempat mengalami kekisruhan itu dapat saling melengkapi.
Badrodin menambahkan untuk kasus dugaan DPRD Sumatra Utara yang kini ditangani KPK, Polri juga memberikan bantuan. Sebab kasus tersebut awalnya hendak ditangani kepolisian.
“Kalau kami yang menangani, Polri dapat ditekan-tekan oleh DPR. Karena itu saya bantukan beberapa penyidik Polri ke KPK. Biar menggunakan bendera KPK dalam menangani perkara tersebut,” ujarnya.
Seperti diketahui Kepala Bareskrim Komjen Pol. Anang beberapa waktu lalu mendatangi Gedung KPK. Kunjungan tersebut, kata Anang, untuk membicarakan sejumlah penanganan perkara korupsi di antaranya dugaan korupsi di PT Pelindo II terkait pengadaan 10 unit mobile crane.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
