SOLOPOS.COM - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerima penghargaan KPK Award 2015 dari Plt Ketua KPK Taufiequrachman Ruki pada puncak peringatan Festival Antikorupsi 2015 di Gedung Sasana Budaya Ganesha. Bandung, Kamis (10/12/2015). (Istimewa)

Pemberantasan korupsi yang dilakukan Pemprov Jateng mendapat apresiasi dari KPK.

Kanalsemarang, com. SEMARANG-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah memperoleh penghargaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Award 2015.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Alasannya menurut Kepala Biro Humas Pemprov Jawa Tengah (Jateng) Sinoeng N. Rachmadi karena dinilai sebagai pemerintah daerah yang mampu melakukan pengendalian gratifikasi dengan jumlah laporan gratifikasi terbanyak di 2015.

“Penghargaan KPK Award diterima langsung Gubernur Jateng Ganjar Pranowo tadi siang [Kamis kemarin] di Bandung,” katanya kepada kanalsemarang,com, Kamis (10/12/2015).

Penghargaan diberikan diberikan oleh pelaksana tugas (Plt) Ketua KPK Taufiequrachman Ruki kepada Ganjar Pranowo pada puncak peringatan Festival Antikorupsi 2015 di Gedung Sasana Budaya Ganesha. Bandung, Kamis. Dia menambahkan Pemprov Jateng dinilai KPK patuh dalam menjalankan grativikasi, di mana bila ada pejabat menerima grativikasi dilaporkan ke lembaga antirasuah tersebut.

“Sehingga laporan grativikasi Pemprov Jateng pada 2015 paling banyak,” imbuhnya.

Sementara itu, Ganjar Pranowo dalam rilisnya menyampaikan ada banyak cara untuk mengendalikan gratifikasi antara lain dengan membuat komite integritas di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan menginstruksikan agar para pejabat melaporkan harta kekayaannya.

“Saya membuat komite integritas hingga tingkat bawah. Sampai saya berikan iming-imingi kalau mau jadi whistle blower, ngawasi teman-temanmu apalagi pada perilaku yang tidak benar, saya sekolahkan, saya promosikan jabatan,” beber dia.

Ganjar menambahkan pernah bertanya kepada ke stafnya mengapa teman-teman sesama pegawai negeri sipil (PNS) bersedia melaporkan harta kekayaan mereka.

”Staf saya menjawab PNS itu gampang diatur, kalau bapak [Gubernur] menyiram dari atas, maka semua akan menurut. Kalau tidak, semua tidak ada yang percaya. Maka mereka akan kolektif semuanya nyolong,” ujar Ganjar.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya