PEMBERANTASAN KORUPSI : Gubernur Ganjar Ajak Masyarakat Jateng Tobat Korupsi

Pemberantasan korupsi terus digalakkan pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Kanalsemarang.com, SEMARANG- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengajak masyarakat di provinsi ini untuk tobat dari korupsi sebagai bentuk perlawanan terhadap salah satu tindak kejahatan luar biasa itu.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Ayo kita bersama-sama melakukan pertobatan dari korupsi agar negeri ini tidak dilaknat lagi,” kata Ganjar saat memberikan sambutan pada “workshop” Pematangan Konsep dan Panduan Sistem Integritas Nasional di Hotel Grand Candi Semarang, Selasa (25/8/2015).

Menurut Ganjar, pertobatan dari korupsi tersebut bisa dilakukan jajaran Pemerintah Provinsi Jateng dengan tidak melakukan berbagai praktik korupsi dan pungutan liar.

“Yang terpenting, jajaran Pemprov Jateng dituntut untuk bisa memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

Ganjar mengklaim bahwa dirinya bersama Wakil Gubernur Jateng Heru Sudjatmoko telah melakukan upaya pencegahan korupsi di jajarannya melalui reformasi birokrasi.

“Oleh karena itu, pejabat dan jajaran di lingkungan Pemprov Jateng dituntut untuk jujur dan berintegritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

“Workshop” Pematangan Konsep dan Panduan Sistem Integritas Nasional yang merupakan kerja sama Pemprov Jateng dengan Komisi Pemberantasan Korupsi itu diselenggarakan pada 25-27 Agustus 2015.

Kepala Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Kunto Nugroho mengatakan bahwa pelaksanaan “workshop” akan menggandeng unsur kelembagaan organisasi pemerintah, seperti kejaksaan tinggi, kepolisian, BPKP, ombudsman, dan 35 inspektorat kabupaten/kota se-Jateng.

“Materi yang disampaikan pada kegiatan yang dikemas dengan dialog itu antara lain pembentukan konsorsium serta deklarasi Indonesia Corporate University, pembahasan ‘sharing progress’, hasil dan dampak dari tunas integritas, komite integritas, serta sistem integritas dalam menjamin organisasi mencapai tujuan,” katanya.

Seperti diwartakan, KPK akan menerapkan sistem integritas nasional pada kementerian dan lembaga sebagai bagian dari desain pencegahan korupsi.

Hal tersebut merupakan kelanjutan kampanye zona integritas menuju wilayah bebas korupsi yang sudah diperkenalkan KPK kepada sejumlah lembaga.

Sistem integritas nasional menjadi semacam sistem peringatan dini (early warning system) terhadap perilaku korupsi di sebuah lembaga, terutama pemerintahan.

Sebelumnya, KPK telah membangun desain pencegahan menggunakan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan sekarang sedang dalam tahap merumuskan sistem integritas nasional.