Pemberantasan kemiskinan di Sragen dinilai belum memuaskan.
Solopos.com, SRAGEN-Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) Kabupaten Sragen mengakui persentase penurunan jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun belum begitu memuaskan. Persentase penurunan jumlah penduduk miskin belum merepresentasikan nominal anggaran yang digelontorkan. Hal itu disebabkan program yang berjalan masih terlalu berkutat pada perlindungan sosial.
Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal
Sedangkan program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat belum dimaksimalkan. Penjelasan tersebut disampaikan Kasi Data UPTPK Sragen, Dwi Cahyani ditemui wartawan pekan lalu.
“Sempat ada diskusi tentang penurunan penduduk miskin yang masih sedikit. Padahal sasaran kami [UPTPK] sedemikian besar. Kami sudah menghabiskan semuanya untuk pengentasan kemiskinan,” ujar dia.
Kesimpulannya, Dwi menjelaskan, untuk menggerus secara signifikan angka penduduk miskin, yang harus digenjot adalah program-program pemberdayaan masyarakat, bukan program perlindungan sosial. Dwi mengakui selama ini program UPTPK masih terlalu fokus pada perlindungan sosial. Mulai dari perlindungan masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, kebutuhan pangan, sandang, dan papan.
“Desainnya adalah pendapatan yang warga miskin peroleh bisa digunakan untuk kegiatan produktif saat kebutuhan-kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan sudah terpenuhi,” urai dia.
Untuk menyeimbangkan program, menurut Dwi, UPTPK telah merintis Paguyuban Kesejahteraan Rakyat (Pakesra). Program tersebut dimulai tahun 2013 dan telah beranggotakan 8.000 petani.
Para petani tersebut tergabung dalam 800 Pakesra. Satu Pakesra terdiri 10 keluarga miskin petani. Dwi mengatakan sebagain besar warga miskin berprofesi sebagai petani, baik buruh tani dan petani gurem.
Anggota Pakesra mendapat stimulasi kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan dan bantuan ternak itik. “Hasilnya cukup lumayan. Ke depan program seperti ini perlu terus ditingkatkan,” sambung dia.
Program lain untuk memberdayakan masyarakat yaitu Kelompok Usaha Bersama (Kube) budidaya kambing atau domba. Periode 2014-2015 telah dibentuk 200 Kube dengan anggota 2.000 warga miskin.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Sragen, Dedy Endriyatno mengakui program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui UPTPK masih kurang. Selama ini program yang dijalankan berkutat pada meringankan beban kemiskinan.
Tapi akar masalah kemiskinan yaitu pengangguran dan rendahnya pendapatan, belum disentuh mendalam. Padahal menurut dia seharusnya masalah utama kemiskinan harus diperangi dengan program pemberdayaan.
Sedangkan Bupati Sragen, Agus Fatchur Rahman mengatakan kendala utama UPTPK saat ini yaitu statusnya yang belum menjadi satker. Sehingga ruang gerak unit tersebut menurut dia masih sangat terbatas. Agus mengaku terus melobi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41/2007, supaya UPTPK bisa menjadi satker.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
