Solopos.com, KARANGANYAR–Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Muhammadiyah merekomendasikan percepatan pembentukan LBH di seluruh wilayah Indonesia.
LBH Muhammadiyah ini berkomitmen melayani masyarakat marginal dalam memperjuangkan keadilan. Advokasi akan diberikan tanpa memungut biaya sepeserpun.
Promosi Jaga Jaringan, Telkom Punya Squad Khusus dan Tools Jenius
Hal ini disampaikan Direktur LBH PP Muhammadiyah Taufiq Nugroho kepada Solopos.com, pada Minggu (21/8/2022).
Rakornas LBH Muhammadiyah tersebut digelar selama dua hari, Sabtu-Minggu (20-21/8/2022) di Hotel Lorin Syariah.
“Sejauh ini LBH Muhammadiyah baru ada di 14 provinsi. Melalui Rakornas ini diharapkan ada percepatan pembentukan LBH Muhammadiyah di seluruh wilayah,” kata dia.
Taufiq mengatakan organisasinya siap membantu pendirian LBH Muhammadiyah di semua kota/kabupaten dan provinsi di Indonesia.
Keberadaan LBH Muhammadiyah diyakini membantu masyarakat dalam memperjuangkan keadilan di mata hukum, khususnya masyarakat miskin. LBH Muhammadiyah bekerja secara profesional mendampingi kliennya meski tak dibayar.
“Kebutuhan LBH Muhammadiyah sudah dicukupi PDM,” jelasnya.
Pembentukan LBH Muhammadiyah secara menyeluruh dan terpenuhi legalitas, kata dia, ditarget selesai sebelum Muktamar Muhammadiyah pada November 2022 mendatang.
Pembentukan LBH Muhammadiyah ini sekaligus menganalisa problem spesifik di daerah masing-masing. Pada prinsipnya, LBH Muhammadiyah akan memberi solusi ketika terjadi persoalan hukum.
Dia mencontohkan konflik lahan, intimidasi dan kriminalisasi yang menimpa petani di Banyuwangi hingga konflik di Wadas mendapat pendampingan LBH Muhammadiyah.
Saat ini LBH Muhammadiyah juga tengah mempersiapkan diri mendampingi problem lingkungan yang ditimbulkan PT RUM Sukoharjo. Pihaknya mendorong LBH Muhammadiyah di daerah bekerja secara struktural dan sistematis serta sinergikan dengan istansi dan lembaga.
“Kerja kami sebagai lawyer, butuh kesediaan klien menguasakan perkaranya ke kami. Meski baru dua tahun berjalan, LBH Muhammadiyah komitmen membantu kaum marginal dalam memperjuangkan keadilan,” katanya.
Ketua Pelaksana Rakornas LBH PP Muhammadiyah, Ponxi Yoga Wiguna mengatakan rakornas perdana dihadiri 200 undangan dari advokat, LBH Muhammadiyah seluruh Indonesia, perwakilan institusi penegak hukum seperti dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, LPSK, dan Ombudsman.
Dengan mengambil tema Sinergi LBH Muhammadiyah dalam Amar Ma’ruf Nahi Munkar, dia mengatakan tujuan digelarnya kegiatan Rakornas sekaligus menjalin dan mempererat tali silaturahmi antar pengurus LBH Muhammadiyah se-Indonesia
“Di kegiatan ini membahas visi misi dan agenda strategis bersama antar LBH Muhammadiyah. Kegiatan ini juga sosialisasi dan koordinasi program-program LBH PP Muhammadiyah,” katanya.
Dia mengatakan agenda ini menyatukan visi misi dalam rangka pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu.
Selain itu membutuhkan pendampingan hukum profesional, namun tidak bisa mengakses hukum secara materi atau tidak bisa membayar jasa pengacara.
LBH Muhammadiyah hadir bagi masyarakat tidak mampu yang tidak punya akses bantuan hukum.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
