SOLO—Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Solo, Jawa Tengah mengakui banyak pelanggan masyarakat terutama pedagang bensin eceran yang resah dengan adanya aturan larangan pembelian BBM berjeriken.
Pihak Hiswana Migas akan menemui Pertamina pusat dalam waktu dekat, agar kebijakan tersebut bisa dikaji ulang dan tidak merugikan masyarakat khususnya kawasan pelosok yang belum tersentuh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Ketua Bidang SPBU Hiswana Migas Soloraya, Rochim Agus Suripto mengatakan, kebijakan larangan pembelian BBM bertentangan dengan tujuan penyaluran BBM bersubsidi yang diberikan pada masyarakat kurang mampu.
“Padahal, sekarang investasi SPBU belum sampai menyentuh daerah-daerah pelosok, yang kebanyakan adalah masyarakat kurang mampu. Kalau masyarakat di daerah pelosok dipaksa belum di SPBU, belum sampai rumah bensin mereka sudah habis duluan,” ujar Rochim.
Terkait keresahan dari masyarakat khususnya pedagang bensin eceran, Rochim mengatakan bahwa pedagang eceran ini justru mempermudah distribusi sampai ke pengguna. “Mereka banyak yang khawatir kalau tiba-tiba ditangkap pihak aparat. Kalau pembeli berjeriken itu untuk diselewengkan, misalnya masuk ke industri, ya silakan saja tangkap. Tapi, kalau tidak? Kan kasihan, hanya jadi korban asal tangkap?” tandasnya.
Terpisah, Assistant Manager External Relation PT Pertamina Jateng DIY, Heppy Wulansari menyampaikan, kebijakan tersebut sampai saat ini masih jalan. “Kecuali untuk kalangan usaha kecil dan menengah (UKM) yang membawa rekomendasi dari Pemerintah Daerah (Pemda) memang harus dilayani. Untuk keresahan tersebut, kami tidak bisa komentar karena peraturan perundangan sudah jelas. Mungkin, memang masih perlu adanya fasilitasi dari Pemda untuk menyelesaikan masalah ini,” papar Heppy.(JIBI/SOLOPOS/haw)
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
