Pembebasan visa akan diberikan pada wisatawan dari puluhan negara, kecuali 5 negara karena alasan tertentu.
Solopos.com, JAKARTA — Pemerintah berkomitmen tidak akan memberikan fasilitas bebas visa kepada wisatawan asal negara yang penduduknya banyak mengedarkan narkoba dan menyebarkan paham radikal ke negara lain.
Promosi BRI Kantor Cabang Sukoharjo Salurkan CSR Senilai Lebih dari Rp1 Miliar
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, mengatakan dirinya telah mencoret lima negara dari 52 negara yang diusulkan untuk mendapat fasilitas bebas visa.
Hal tersebut untuk mencegah peredaran narkoba dan penyebaran paham radikal lintas negara.
“Kami rapat dengan BIN [Badan Intelijen Negara], Polri, Imigrasi, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Luar Negeri. Kami minta setelah dilihat daftarnya agar dicoret negara yang sering melakukan perdagangan narkoba, dan yang mengekspor paham radikal,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (1/9/2015).
Rizal menuturkan dirinya juga menargetkan pemberian fasilitas bebas visa tersebut dapat dilakukan paling lambat Oktober 2015. Dengan begitu, pemerintah dapat memanfaatkan musim liburan pada November dan Desember 2015.
Dalam kesempatan itu, Rizal juga menargetkan peningkatan jumlah tenaga kerja langsung di sektor pariwisata mencapai 7 juta orang, dan 21 juta orang pekerja tidak langsung di sektor tersebut pada 2019.
Peningkatan jumlah wisatawan dalam lima tahun mendatang juga ditargetkan membuat devisa negara dari sektor pariwisata mencapai US$20 miliar pada lima tahun mendatang.
Untuk mencapai target tersebut, Kemenko Maritim akan merevitalisasi sejumlah objek wisata, dan melengkapinya dengan infrastruktur, serta sarana transportasi yang memadai, sehingga memudahkan wisatawan yang ingin mengunjungi lokasi tersebut.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
