Harianjogja.com, BANTUL– Nelayan pesisir selatan Bantul mengaku cemas dengan kebijakan pemerintah mengurangi volume bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tahun ini.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Bantul Suyanto mengungkapkan, kebijakan pemerintah pusat tersebut dikhawatirkan bakal berdampak ke nasib nelayan, tidak terkecuali di Bantul. Selama ini, sedikitnya 1.000 nelayan yang ada di Bantul mengandalkan bahan bakar bersubsidi berupa premium. Dalam sekali pelayaran, satu perahu nelayan sedikitnya membutuhkan sebanyak 15-20 liter bensin.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Jelas kami cemas, di sini ada 1.000-an nelayan yang bisa terkenda dampaknya,” ujar Suyanto Jumat (15/8/2014).
HNSI berencana mengadukan persoalan BBM tersebut ke Pemkab Bantul. Suyanto meminta pemerintah memprioritaskan alokasi BBM besubsidi untuk nelayan.
“Kalau pun dibatasi, kami minta nelayan diprioritaskan,” tegasnya.
Suyanto menambahkan, perekonomian nelayan di pesisir selatan kini tengah paceklik. Sejak tiga bulan terakhir nelayan menghentikan aktivitas melaut akibat gelombang tinggi. Berkurangnya bahan bakar bersubsidi dipastikan bakal semakin memberatkan kondisi nelayan.
Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Bantul Sulistyanta menyatakan, kebijakan pemerintah pusat mengurangi BBM bersubsidi dari 48 juta kilo liter menjadi 46 juta kilo liter dipastikan bakal dijalankan di seluruh daerah. Diperkirakan BBM yang akan berkurang ke daerah sebesar 2-5%.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
