Pembangunan Pasar Klewer Timur Terganjal 2 Persoalan

Pembangunan Pasar Klewer timur terganjal beberapa faktor.

Solopos.com, SOLO — Rencana pembangunan Pasar Klewer Solo sebelah timur terancam tak bisa terealisasi tahun ini. Sebab hingga kini daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) pembangunan pasar tak kunjung turun.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

DIPA tersebut sebagai dasar Pemkot untuk melaksanakan lelang dan tahapan pembangunan lainnya. Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo yang akrab disapa Rudy mengatakan ada beberapa persoalan yang kini dihadapi Pemkot terkait pembangunan pasar sandang terbesar di Jawa Tengah ini.

Selain belum turunnya DIPA, Pemkot juga dihadapi dengan belum kelarnya sewa lahan Alun-alun Utara (Alut) untuk pembangunan pasar darurat. Terkait dengan DIPA, Wali Kota mendesak Kementerian Perdagangan (Kemendag) segera memberi kepastian pembangunan Pasar Klewer timur.

“Kita masih tunggu DIPA itu. Baru kalau sudah ada DIPA kita langsung melaksanakan tahapannya,” kata Rudy ketika dijumpai wartawan di Balai Kota Solo, Selasa (8/8/2017).

Yang jelas, Pemkot telah menyiapkan pasar darurat bagi pedagang di Alun-alun Utara (Alut). Sewa lahan tersebut kini masih dalam tahap pembahasan Pemkot dengan pihak Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat selaku pemilik lahan.

“Jadi kami belum bisa memastikan kapan pasar dibangun dan pedagang dipindahkan ke pasar darurat,” kata Rudy.

Sebenarnya, Rudy mengatakan jika pembangunan pasar menggunakan dana corporate social responsibility (CSR) dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sesuai perencanaan awal, maka pembangunan pasar bisa dikerjakan tanpa batasan waktu tahun anggaran.

Namun pembangunan pasar tersebut batal dikerjakan dengan menggunakan dana CSR BUMN, melainkan dianggarkan Kemendag senilai Rp48 miliar sesuai kebutuhan pembangunan pasar tersebut. “Kami akan komunikasikan lagi lah dengan Kemendag bagaimana. Kami berharap pasar itu secepatnya dikerjakan,” katanya.

Selain DIPA, Pemkot juga masih menyelesaikan pembahasan sewa lahan Alut sebagai pasar darurat. Sejauh ini Pemkot hanya mengalokasikan anggaran Rp1,5 miliar dalam APBD Perubahan (APBD-P) 2017 untuk menyewa sebagian lahan Alut.

Lahan tersebut terpaksa disewa sebagian karena hanya digunakan untuk menampung 546 pedagang saja. Sedangkan di sisi lain, pihak Keraton meminta lahan disewa seluruhnya.

Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Solo Subagiyo mengatakan masih menunggu DIPA Kemendag. Pemkot belum berani melangkah sebelum menerima DIPA tersebut.