Pembangunan infrastruktur butuh dana besar. Darmin Nasution menyebut pemerintah Jokowi ingin mengubah kebiasaan dari era SBY.
Solopos.com, DEPOK — Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini meninggalkan kebijakan pengereman belanja modal yang menyebabkan defisit APBN sangat mengecil seperti yang terjadi pada rezim-rezim sebelumnya.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Darmin Nasution dalam kuliah umum di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Senin (9/11/2015).
Menurut Darmin Nasution, di zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terdapat anggapan bahwa defisit APBN harus kecil, bahkan jika perlu revisi tersebut harus dihilangkan. Hal ini kata dia, menyebabkan belanja modal seperti pembiayaan pembangunan infrastruktur mendapatkan porsi yang kecil.
“Anggapan peninggalan warisan rezim sebelumnya inilah yang coba diubah dalam pemerintahan kali ini,” tuturnya.
Untuk membiayai pembangunan infrastruktur, menurut Darmin, negara membutuhkan investasi swasta. Akan tetapi, lanjutnya, proses ini membutuhkan waktu yang panjang sehingga pemerintah menggunakan alternatif lain, yakni mengundang negara asing untuk berinvestasi.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
