PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR : Masterlist Impor SKK Migas Hambat Penggunaan Produk Dalam Negeri

Pembangunan infrastruktur diharapkan banyak menggunakan produk dalam negeri untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Solopos.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta proyek infrastruktur lebih banyak menggunakan produk dalam negeri sekaligus bertujuan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan masih banyak banyaknya pemakaian produk impor karena sejumlah alasan. Di antaranya adalah pembelian barang dalam negeri harganya lebih mahal dan soal teknis (seperti masterlist SKK Migas) menjadi kendala.

Sofyan menjelaskan masterlist SKK Migas memuat daftar aneka komponen yang bisa diimpor oleh investor. Jika sudah masuk dalam daftar masterlist ini, maka ketentuan pemerintah dan peraturan Menteri Keuangan berkaitan dengan biaya, pajak dan bea cukai tidak berlaku lagi.

“Oleh karena itu akan kita lihat mana yang perlu masterlist, mana yang kita review sehingga kita pada saat yang sama kita ingin promosi investasi di perminyakan tapi di pihak yang lain kita bisa menggunakan investasi ini untuk mempromosikan produk dalam negeri,” katanya seusai rapat terbatas di Kantor Presiden, Selasa (9/6/2015).

Namun Sofyan Djalil belum dapat menjelaskan apakah akan ada perubahan database masterlist tersebut atau tidak. Pasalnya, Menteri ESDM Sudirman Said tidak hadir dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla tersebut.

“Makanya kita work out dulu, saya katakan menteri ESDM enggak hadir tadi,” ujarnya.

Ia menambahkan dalam ratas yang dihadiri sejumlah menteri bidang perekonomian itu lebih banyak membahas tentang proyek infrastruktur energi. Untuk proyek pembangkit listrik 35.000 MW, penggunaan produk dalam negerinya relatif baik. “Proyek 35.000 MW relatif lebih baik, sudah lama kita bahas karena kandungan lokal paling sedikit 40%,” jelasnya.

Sedangkan yang menjadi perhatian pemerintah adalah proyek Blok Masela di Maluku yang penggunaan komponen impor dan komponen dalam negerinya harus dipetakan.