PEMBANGUNAN GEDUNG BOJONEGORO : Pemkab Alokasikan Rp3 Miliar untuk Beli Mebel dan Alat Elektronik

Pembangunan gedung Bojonegoro setinggi tujuh lantai memasuki tahap pengadaan mebel dan peralatan elektronik.

Madiunpos.com, BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, mengalokasikan dana senilai Rp3 miliar dalam APBD 2016 untuk pengadaan mebel dan peralatan elektronik gedung baru berlantai tujuh.

Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah

Sesuai data, gedung baru pemkab berlantai tujuh dibangun PT Hutama Karya, Jakarta, dengan biaya sebesar Rp92 miliar dari APBD 2014 dan 2015.

“Pemkab juga berencana membangun gedung DPRD, yang masih dalam studi perencanaan,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Andi Tjandra, Jumat (25/3/2016).

Namun, lanjut dia, pembangunan gedung DPRD masih terhambat dengan berkurangnya target penerimaan dana bagi hasil (DBH) migas di dalam APBD 2016, disebabkan turunnya harga minyak dunia.

Meski demikian, pemkab memastikan pengadaan mebel dan peralatan elekronik untuk gedung baru berlantai tujuh siap dilaksanakan.

“Pengadaan mebel dan peralatan elektronik untuk kelengkapan gedung baru sudah masuk tahap pengadaan,” kata Kepala Bagian Perlengkapan Pemkab Bojonegoro Moch. Akhmadi, di Bojonegoro, Jumat.

Dengan adanya pengadaan mebel dan peralatan elektronik itu, menurut dia, gedung baru beralantai tujuh sudah bisa dimanfaatkan. Sebab, tahun lalu pemkab juga sudah melengkapi mebel gedung dengan anggaran Rp2,7 miliar.

“Pengadaan mebel tahun ini untuk melengkapi kekurangan pengadaan mebel tahun lalu,” beber dia.

Sesuai rencana, lanjut dia, gedung baru berlantai tujuh itu, mulai akan dimanfaatkan pertengahan tahun ini.

“Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang akan pertama kali menempati gedung baru, karena harus menata seluruh peralatan teknologi informasi (TI) di jaringan pemkab,” jelas dia.

Selain pengadaan mebel, lanjut dia, juga dialokasikan anggaran Rp1 miliar untuk biaya operasi gedung, di antaranya, untuk membayar listrik PLN, yang besarnya bisa mencapai Rp150 juta per bulan.

“Wajar kalau besarnya biaya rekening listrik mencapai Rp150 juta, sebab semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di jajaran pemkab menjadi satu di gedung baru itu,” ungkap Akhmadi.