PEMBANGUNAN DESA : Pemkab Boyolali Siapkan Anggaran Rp3 Miliar
Ilustrasi uang rupiah (JIBI/Solopos/Dok.)
Ilustrasi Anggaran (Dok/JIBI/Bisnis)
Ilustrasi Anggaran (Dok/JIBI/Bisnis)

Solopos.com, SUKOHARJO -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali tidak memasukan anggaran pembangunan desa dalam skala prioritas. Sehingga, anggaran yang diusulkan pemerintah kepada DPRD untuk pembangunan desa di berbagai bidang tahun 2014 hanya Rp3 miliar.

Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan anggaran relokasi kantor Pemkab Boyolali di Kemiri, Mojosongo, yang mencapai Rp55 miliar.

"Ya memang hanya Rp3 miliar. Kalau yang relokasi itu kan masuk skala prioritas," kata Kabbag Pemerintahan Desa (Pemdes) Sekretariat Daerah (Setda) Boyolali, Purwanto, kepada Solopos.com, Minggu (24/11/2013).

Purwanto mengatakan, Rp3 miliar itu untuk pengalokasian sejumlah bidang, mulai dari infrastruktur, rehab kantor desa maupun bidang kesehatan.  Soal alokasi anggaran untuk rehab kantor desa, Purwanto menegaskan pihaknya belum punya alokasi khusus untuk itu. "Yang ada hanya Rp50 juta per desa untuk infrastruktur. Infrastrktur bisa untuk perbaikan jalan maupun untuk rehab kantor desa. Jadi, kalau ada desa yang punya rencana membangun kantor desa dengan anggaran Rp1,5 miliar itu duitnya dari mana?" tegas dia.

261 Desa

Pernyataan ini juga disampaikan untuk menanggapi rencana Desa Randusari yang akan membangun kantor desa dengan perkiraan anggaran Rp1,5 miliar. Kepala Desa Randusari, Teras, Satu Budiyono, menyampaikan pembangunan kantor desa itu akan diusulkan untuk memakai sebagian anggaran daerah 2014-2015. Kantor desa itu akan dibangun setelah pemerintah desa selesai membangun gedung serba guna yang masih satu lokasi dengan lokasi kantor desa.

Kembali disampaikan Purwanto, Pemdes Randusari semestinya bisa membuat skala prioritas antara membangun kantor desa atau gedung serba guna terlebih dulu. Pihaknya pun belum tahu apakah nantinya Randusari termasuk salah satu desa penerima bantuan dana dari APBD.

"Di Boyolali kan ada 261 desa. Kami belum tentukan desa mana saja yang nantinya akan mendapatkan dana Rp50 juta itu. Wong yang Rp3 miliar saja belum tahu berapa nanti angka yang disetujui," tegas Purwanto.

Karena seperti diketahui, usulan anggaran desa Rp3 miliar itu nantinya akan dibahas dulu di tingkat legislatif. Soal rehab, perbaikan atau bahkan pembangunan kantor desa pihaknya mesti melakukan inventarisasi terlebih dahulu kantor desa mana saja yang butuh perbaikan segera. Hanya saja dia menegaskan program itu tentunya akan dilaksanakan bertahap dan tidak bisa selesai dalam satu tahun anggaran. "Ya yang jelas nanti anggaran tidak hanya dari APBD tapi ada juga dari pusat dan provinsi. Nilainya berapa kami juga belum tahu."


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya



Kolom

Langganan Konten

Pasang Baliho