PEMBANGUNAN BANTUL : Wow, Usulan Anggaran Musrenbang Mencapai Rp2,7 Triliun

Pembangunan Bantul berdasarkan Musrenbang kecamatan mencapai Rp2,7 triliun

Harianjogja.com, BANTUL-Rekapitulasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam Musrenbang Kecamatan seluruh wilayah Kabupaten Bantul mencapai Rp2,7 triliun dengan mencakup sebanyak 5.397 rencana kegiatan.

Promosi Mi Instan Witan Sulaeman

Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2016 yang diadakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, di Gedung Induk lantai III Kompleks Parasamya, Senin (28/3/2016).

Musrenbang kali ini dilakukan untuk membahas, memadukan, dan mensinergikan berbagai rencana pelaksanaan program/kegiatan pembangunan tahun anggaran 2017.

Bupati Bantul Suharsono mengatakan, Musrenbang 2017 merupakan dokumen tahun pertama untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama lima tahun mendatang, yang kemudian akan digunakan sebagai acuan awal dalam merealisasikan visi dan misi yang sudah dicanangkan.

“Musrenbang 2017 merupakan awalan atau start, dokumen awal sebagai acuan untuk merepresentasikan serta merealisasikan visi dan misi yang juga sudah kami canangkan,” katanya, Senin (28/3/2016).

Kepala Bappeda Bantul Tri Saktiyana mengatakan, Musrenbang 2017 harus disesuaikan dengan dokumen-dokumen lainnya. Dengan jumlah usulan anggaran yang sangat banyak tersebut harus dicermati pula kiat kebijakan anggaran di Kabupaten Bantul, agar pendapatan dan pembelanjaan dapat berimbang.

“Dalam Musrenbang harus dicermati pula hasil-hasil Musrenbang Desa dan Kecamatan, serta disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah [RPJMD] provinsi dan nasional agar dalam lima tahun mendatang semua visi dan misi yang direncanakan dapat terwujud untuk seluruh masyarakat Bantul,” katanya.

Dilakukan selam dua hari, Diskusi Musrenbang akan dikelompokkan menjadi empat bidang, Bidang Pemerintahan, Bidang Ekonomi, Bidan Kesejahteraan Rakyat, dan Bidang Sarana Prasarana. Juga dalam Musrenbang yang dipimpin oleh Bupati ini melibatkan semua pihak dari Pimpinan dan anggota DPRD, Bappeda Provinsi, SKPD kabupaten, Akademisi, LSM/Ormas, Tokoh masyarakat dan Swasta.