PEMBANGUNAN BANTUL : Proyek Bermasalah, Satu Pemborong Di-blacklist

Pembangunan Bantul terus d

Harianjogja.com, BANTUL- Bupati Bantul Suharsono menyatakan mencoret salah satu pemborong konstruksi di Bantul dari daftar rekanan proyek pemerintah. Tindakan mem-blacklist salah satu pemborong itu dilakukan lantaran proyek yang dikerjakan bermasalah.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Suharsono mengatakan, pihaknya menemukan sejumlah proyek bermasalah pada pembangunan gedung di kompleks kantor pemerintahan Kabupaten Bantul di daerah Manding.

“Saya cek bangunan baru, tapi kok kualitas jelek sudah bocor, rembes-rembes itu, padahal bangunan baru. Mungkin ada juga bangunan lainnya [yang rusak] saya belum lihat,” ungkap Suharsono, Rabu (24/8/2016).

Ia telah menelusuri siapa pemborong yang mengerjakan pembangunan kompleks kantor pemerintah di Manding. “Saya tanya siapa pemborongnya, saya minta blacklist [masuk daftar hitam],” tegas dia. Namun Suharsono tidak menyebut apa nama CV yang masuk daftar hitam tersebut.

Keputusan blacklist tersebut menyebabkan pemborong tersebut tidak akan diikutsertakan dalam lelang konstruksi tahun ini. Suharsono menambahkan dirinya tidak akan mentolerir adanya pekerjaan bangunan yang tidak memenuhi standar di era kepemimpinannya.

Ia mengklaim tidak mau mengulangi pengalaman yang sudah-sudah. Sebelumnya kata dia, banyak temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai proyek pembangunan infrastruktur yang bermasalah di Bantul lantaran tidak memenuhi standar.

Kondisi itu menyebabkan negara merugi miliaran rupiah karena kelebihan bayar. Beruntung, BPK menemukan praktik curang dalam proyek pembangunan itu sehingga kerugian negara dikembalikan oleh pemborong.

“Di masa saya jangan sampai ada pengembalian kerugian negara karena bangunan tidak sesuai spek,” imbuhnya lagi.

Mulai tahun ini, pengawasan proyek infrastruktur di Bantul diperketat. Suharsono mengklaim telah meninjau sejumlah proyek insfrastruktur untuk melihat langsung bagaimana pembangunan dikerjakan. Peninjauan tersebut menurutnya untuk memastikan proyek dikerjakan sesuai prosedur.

Terpisah, Agus Suharja salah satu pegawai kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Bantul mengakui, kualitas bangunan di kantornya di wilayah Manding buruk saat pertama kali ditempati.

“Mulanya rembes dari atas, kalau hujan basah. Air masuk ke WC. Beberapa hari sempat tidak digunakan WC-nya,” ungkap Agus Suharja. Padahal, bangunan tersebut baru digunakan sebagai kantor Disperindagkop pada Februari lalu.

Ia mengaku tidak tahu mengapa sampai ada rembes di bangunan baru. Apakah kesalahan teknik pengerjaannya atau unsur lainnya. Namun saat ini ia memastikan masalah tersebut sudah diatasi. Pemborong bertanggungjawab memelihara bangunan selama enam bulan setelah penyerahan ke pemerintah.