Pembahasan UMK di Jatim Tak Gunakan PP 36 Maupun PP 78

Kepala Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim menyebut Gubernu Jatim akan membuat diskresi soal UMK. Nantinya penentuan UMK tidak mengacu PP 78/2015 maupun PP 36/2021.

 Massa aksi saat meninggalkan Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Selasa (30/11/2021) malam, seusai menyepakati keputusan sementara terkait persoalan UMK 2022. (Antara)

SOLOPOS.COM - Massa aksi saat meninggalkan Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Selasa (30/11/2021) malam, seusai menyepakati keputusan sementara terkait persoalan UMK 2022. (Antara)

Solopos.com, SURABAYA — Di bawah ancaman mogok kerja masal pada 6, 7, 8 Desember 2021 oleh para buruh, Pemprov Jatim menyepakati keputusan sementara upah minimun kabupaten/kota (UMK) pada Selasa (30/11/2021). Perwakilan buruh yang berdemo  sempat menggelar pertemuan bersama perwakilan Pemprv Jatimdi Gedung Negara Grahadi, Selasa petang tadi.

“Tadi dilakukan pertemuan dari perwakilan berbagai elemen buruh, lalu ada juga perwakilan Pemprov dan Kepolisian yang kesepakatannya nanti dibahas lagi di rapat,” ujar Plh Sekda Provinsi Jatim, Heru Tjahjono, Selasa, melansir Antara.

Promosi5 Abad Perjalanan Panjang Inggris Legalkan LGBT Melalui Reformasi Hukum

Mantan Bupati Tulungagung dua periode tersebut sempat menemui massa aksi di depan Grahadi dan menyampaikan hasil rapat bersama perwakilan buruh. Heru menyampaikan hasil pertemuan Pemprov Jatim dan gabungan serikat pekerja (Gesper) tentang kesepakatan sementara terkait kenaikan UMK dan upah unggulan atau UMSK.

Baca Juga: Saatnya Piknik, Seluruh Pintu Masuk ke Kawasan Gunung Bromo Dibuka Lur

Hasil pertemuan tersebut, pertama bahwa usulan UMK dari bupati /wali kota akan diakomodasi. Kedua, usulan upah unggulan akan dipertimbangkan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa.

Berikutnya, terkait upah kesepakatan sebagai jalan tengah bagi perusahaan yang kurang mampu terhadap usulan UMK bupati/ wali kota juga akan dipertimbangkan. “Besaran upah tersebut akan dibahas kembali dengan dewan pengupahan dan unsur serikat pekerja,” ucap dia.

Di tempat sama, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim, Himawan Estu Bagijo, menambahkan dalam penentuan upah ini pemerintah tidak menggunakan format dalam PP 78/2015 maupun PP 36/2021, sebab yang dituntut buruh adalah kenaikan.

“Formatnya seperti apa akan dibicarakan kembali dengan tetap mengacu regulasi yang ada. Tetapi kami tidak menggunakan istilah-istilah itu [PP 78/2015 dan PP 36/2021], yang penting naik,” kata dia.

Baca Juga: Gegara Kalah Pilkades, Calon Kades Petahana di Jember Blokade Jalan

Himawan menegaskan dalam pembahasan jika ditekankan pada satu regulasi tidak memungkinkan. Karena itulah akan ada diskresi yang yang dibuat Gubernur Jatim.

Begitu juga usulan dari kabupaten/kota juga tidak murni menggunakan acuan salah satu PP tadi, karena daerah juga memiliki formula tersendiri untuk menentukan kenaikan upah.

Sementara itu, juru bicara Gesper Jatim, Jazuli, menegaskan dari hasil pertemuan dengan Plh Sekdaprov adalah Gubernur Jatim mengakomodasi kenaikan UMK 2022 sesuai usulan serikat buruh. Yakni, menaikkan nilai upah di seluruh Kabupaten/kota di Jatim.

Namun, kata dia, jika usulan tersebut tidak dipenuhi kembali maka buruh di Jatim akan melakukan mogok kerja masal pada 6, 7, 8 Desember 2021.

Baca Juga: Tak Nurut Istri, Petani Malang Ini Tertimbun Longsor Susulan

Di sisi lain, Wakapolda Jatim Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo menyampaikan terima kasih atas aksi buruh yang telah berjalan tertib hingga lima kali di Kantor Gubernur maupun Gedung Negara Grahadi.

Sumber: Antara

Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini". Klik link https://t.me/soloposdotcom kemudian join/bergabung. Pastikan Anda sudah menginstall aplikasi Telegram di ponsel.

Solopos.com Berita Terkini

Berita Terkait

Berita Lainnya

Espos Plus

5 Abad Perjalanan Panjang Inggris Legalkan LGBT Melalui Reformasi Hukum

+ PLUS 5 Abad Perjalanan Panjang Inggris Legalkan LGBT Melalui Reformasi Hukum

UU Buggery yang disahkan parlemen Inggris pada masa pemerintahan Henry III pada 1533 menyatakan homoseksual merupakan perbuatan ilegal. Lima abad kemudian, tepat pada 17 Juli 2013, Inggris melegalkan pernikahan sesama jenis melalui reformasi undang-undang.

Berita Terkini

Telaga Ngebel Bakal Dilengkapi Air Mancur, Butuh Berapa Miliar Rupiah?

Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, berencana membangun water fountain atau air mancur untuk memperindah Telaga Ngebel.

Nahas, Petani Berusia 80 Tahun di Ponorogo Ditemukan Tewas di Sumur Tua

Seorang petani berusia 80 tahun di Ponorogo ditemukan meninggal dunia di sumur tua.

Hasil Riset Kesdas, 4 dari 10 Orang Ponorogo Menderita Hipertensi

Dinas Kesehatan (Dinkes) Ponorogo mencatat setidaknya ada empat dari 10 orang di Ponorogo menderita hipertensi.

Bermodus Kemasan Bubuk Kopi, BNNP Jatim Bongkar Peredaran Ganja 16,9 Kg

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur membongkar peredaran narkoba jenis ganja dengan barang bukti sebanyak 16,9 kilogram.

Korban Meninggal Kecelakaan di Tol Surabaya Bertambah Jadi 15 Orang

Korban meninggal dunia dalam kecelakaan maut di KM 712+400 jalur A Tol Surabaya-Mojokerto bertambah menjadi 15 orang.

Sopir Bus Kecelakaan Maut di Tol Surabaya Ditetapkan Jadi Tersangka

Sopir bus PO Ardiansyah yang mengalami kecelakaan maut di KM 712+400 jalur A Tol Surabaya-Mojokerto ditetapkan sebagai tersangka.

Mantap! Pemkot Madiun Bangun Pondok Lansia, 2023 Sudah Bisa Ditempati

Pemerintah Kota Madiun kini tengah membangun pondok khusus bagi warga lanjut usia.

Jos! Pemkab Ponorogo Raih Opini WTP 10 Kali Berturut-Turut dari BPK

Pemkab Ponorogo berhasil mempertahankan selama sepuluh tahun berturut-turut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

2 Pelaku Pembalakan Liar Hutan di Ponorogo Ditangkap, 3 Pelaku Diburu

Dua dari lima pelaku pembalakan liar hutan lindung di Kabupaten Ponorogo berhasil dibekuk.

Awalnya Flu & Kejang, Puluhan Sapi di Magetan Terkonfirmasi Positif PMK

Puluhan ekor sapi di Kabupaten Magetan terkonfirmasi positif PMK dengan gejala awal flu dan kejang-kejang.

Kreatif! Kakek-Kakek di Madiun Ini Ubah Limbah Kayu Jadi Miniatur Truk

Seorang kakek-kakek di Kabupaten Madiun ini mengubah limbah kayu menjadi kerajinan truk yang bernilai ekonomi.

Sadis, Pemuda Bunuh Teman Kencannya Pakai Pisau di Hotel Kediri

Pemuda asal Jombang membunuh teman kencannya di salah satu hotel di Kediri.

Waduh, 2 Ekor Sapi di Madiun Suspek PMK, Ada Luka di Mulut dan Kaki

Dua ekor sapi di Kabupaten Madiun dinyatakan suspek penyakit mulut dan kaki (PMK).

9 Rumah di Pasuruan Dihantam Truk Bermuatan Pasir, Diduga Rem Blong

Dump truk berpelat nomor M 8148 UG bermuatan pasir batu menabrak sembilan bangunan rumah warga di Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Rabu (18/5/2022) sekitar pukul 10.00 WIB.

Belum Direlokasi saat Revitalisasi Dimulai, Pedagang Pasar Sleko Ngeluh

Sejumlah pedagang Pasar Sleko, Kota Madiun, mengeluh karena belum direlokasi saat proyek revitalisasi pasar tersebut dimulai.