Pembahasan RUU Intelijen diprediksi molor

JAKARTA: Komisi I DPR memastikan pembahasan RUU Intelijen belum selesai sesuai target yang ditetapkan, pada Juli mendatang. Pasalnya, masih ada persoalan serius yang bisa menimbulkan bias persepsi seperti soal kewenangan intelijen menyadap pembicaraan dan menangkap orang yang dicurigai.

Demikian dikemukakan oleh Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq dalam satu diskusi bertema “Kenapa UU Intelijen diperlukan?” hari ini. Selain Mahfudz turut menjadi narasumber dalam diskusi itu mantan Kepala Staf Umum (Kasum) ABRI Soeyono, pakar Hukum Tata Negara Yenti Garnasih, Dirjen Perundang-undangan Kemenkumham Wahidudin Adam dan anggota DPR Teguh Juwarno.

Promosi BRI Bantu Usaha Kue Kering di Sidoarjo Berkembang Kian Pesat saat Lebaran

“Ini persoalan serius, kami harus buka bahwa RUU Intelijen tidak bisa ditargetkan (selesai) pada Juli,” Ujar Mahfuz dalam paparannya pada diskusi itu merujuk pada hasil rapat internal Komisi I DPR.

Menurut dia, kalau RUU itu dipaksakan selesai dikhawatirkan para pemangku kepentingan akan mengalami bias persepsi karena output yang keliru mengingat masih banyaknya persoalan yang harus dibahas.

Politisi Partai Keadlan Sejahtera itu menegaskan sejumlah aksi terorisme dan radikalisme akhir-akhir ini telah menggiring persepsi seolah-olah RUU Intelijen harus segera diselesaikan. Padahal, ujar Mahfudz, intelijen seharusnya menjadi institusi yang kuat dan diharapkan mampu menangani persoalan keamanan nasional dalam pengertian seluas-luasnya.

“Saya ingin mengajak kita memperluas perspektif RUU intelijen. Kalau bicara RUU intelijen hanya dilatarbelakangi oleh kasus teror dan kasus radikalisme yang belum tuntas dari waktu ke waktu, saya khawatir kita memiliki bias persepsi soal terminologi intelijen,” ujar Mahfudz menambahkan.(Bisnis Indonesia/JIBI/John Andhi Oktaveri)