Pembahasan RAPBN 2012 ditarget selesai Oktober

Jakarta (Solopos.com) – Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa yakin pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2012 akan diselesaikan pada Oktober mendatang.

KONSULTASI -- Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Melchias Marcus Mekeng (kiri), Wakil Banggar Mirwan Amir, dan Ketua Komisi III DPR Benny K Harman (kanan) keluar ruangan seusai rapat konsultasi dengan pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/9/2011). (JIBI/SOLOPOS/Antara)

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Saya yakin RAPBN akan dibahas dan akan diputuskan Oktober,” kata Hatta usai rapat yang membahas Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di Jakarta, Kamis (29/9/2011). Ia mengatakan bahwa pada Januari 2012, Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) diharapkan sudah terselesaikan. Menurut jadwal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus sudah selesai dalam waktu tiga bulan sebelumnya.

Sebagaimana diketahui, Selasa (20/9/2011), empat pimpinan Badan Anggaran diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Masing-masing Melchias Marcus Mekeng (Ketua) Ully Dondokambey, Mirwan Amir, Tamsil Linrung sebagai wakil ketua. Pemanggilan empat Pimpinan Banggar itu dilakukan untuk mendapatkan keterangan tentang fungsi Badan Anggaran DPR RI. Banggar DPR menghentikan pembahasan RAPBN 2012 setelah mendatangi KPK.

Pimpinan Banggar DPR RI menilai pemeriksaan yang dilakukan KPK terhadap mereka telah memojokkan fungsi dan wewenang Banggar yang sudah diatur undang-undang. Hal itu dikarenakan KPK banyak mempertanyakan mekanisme kerja penganggaran di DPR dalam proses pemeriksaan itu. Pimpinan Banggar secara resmi telah mengirimkan surat kepada pimpinan DPR yang menyatakan bahwa mereka akan menghentikan untuk sementara pembahasan RAPBN 2012. Selain itu, Banggar meminta pimpinan DPR memanggil KPK untuk mengklarifikasi proses pemeriksaan yang telah dilakukan.

Sebagaimana diberitakan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mendapatkan tambahan dana sebesar Rp500 miliar dalam APBN Perubahan (APBN-P) 2011. Dana tersebut untuk pembangunan infrastruktur di 19 kawasan transmigrasi termasuk Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat. Banggar DPR disebut-sebut juga terlibat dengan dugaan kasus suap terkait dengan pencairan dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) oleh Kuasa Direksi PT Alam Jaya Papua, Dharnawati, yang juga diperiksa oleh KPK, Senin (19/9/2011).

JIBI/SOLOPOS/Ant