PEMASUKAN DAERAH : Retribusi Bocor, Pelanggar Perda Akan Diberi Efek Jera

Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akhirnya tak ingin tinggal diam dengan semakin menunjukkan ketegasan terhadap oknum-oknum yang mengacaukan salah satu pendapatan daerah tersebut.

Promosi Alarm Bahaya Partai Hijau di Pemilu 2024

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL-Kebocoran retribusi wisata di Kabupaten Gunungkidul seolah-olah menjadi cerita lama dan dibiarkan semakin larut. Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akhirnya tak ingin tinggal diam dengan semakin menunjukkan ketegasan terhadap oknum-oknum yang mengacaukan salah satu pendapatan daerah tersebut.

Seperti yang diungkapkan Ketua komisi B DPRD Gunungkidul, Sugito, ia mengatakan bersama Pemerintah Kabupaten akan menindak tegas semua oknum yang bekerjasama dalam usaha kebocoran retribusi.

Kebocoran retribusi jika dibiarkan lama-lama akan merugikan banyak pihka, tak hanya pemerintah daerah saja namun juga rakyat. Karena selama ini fasilitas yang dibangun ialah menggunakan uang rakyat, malah dimanfaatkan oleh oknum.

“Itu jadi salah satu bentuk pelecehan peraturan daerah, tidak bisa dibiarkan,” kata dia saat ditemui, Selasa (29/3/2016).

Selama ini, kawasan wisata yang selalu ramai dikunjungi wisatawan terus dimanfaatkan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab dan belum ditindak tegas oleh pemerintah.

Pembayaran retribusi yang dilakukan oknum jauh dari nilai yang telah disebutkan oleh pemerintah daerah sehingga jumlah pendapatan retribusi yang diperoleh tidak sesuai dengan jumlah pengunjung yang datang.

Kebocoran di pos penarikan retribusi menyebabkan pendapatan dari sektor pariwisata menjadi tidak optimal meskipun sudah memenuhi target PAD, sehingga salah satu jalan untuk menekan kebocoran ialah dengan menegakkan payung hukum.

Ketua DPRD Gunungkidul, Suharno pun membenarkan kebocoran retribusi yang terjadi sejak dulu jika tidak ditangani oleh pemerintah daerah akan terus merembet. Dengan penegakan perda mengenai retribusi tempat rekreasi dan olahraga, ia berharap oknum yang bersangkutan dapat diberi efek jera terhadap tindakan yang merugikan banyak pihak tersebut.

“Sudah lama mendengar tentang kebocoran retribusi, dan tindak sidak di lapangan selama ini belum menghasilkan. Mereka memang harus segera ditindak tegas,” kata dia.