SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/Harian Jogja/Antara)

Secara agama program kontrol kependudukan sebenarnya diperlukan asal dijalankan sesuai syariatnya.

Harianjogja.com, SLEMAN-Penggunaan alat kontrasepsi berupa tubektumi dan vasektomi masih kerapkali dianggap merupakan hal yang haram dan menyalahi aturan agama. Padahal seiring dengan kemajuan teknologi modern, model kontrasepsi ini tak lagi berlaku permanen.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

“Banyak yang belum tahu jika itu [vasektomi dan tubektomi] halal sekarang,” terang Muhammad Halimi, Ketua Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (Fapsedu) Sleman, Rabu (7/6/2017).

Diakuinya jika sebelumnya jenis konstrasepsi melalui upaya operasi ini merupakan hal yang dinyatakan haram oleh MUI.

Namun, dengen perkembangan zaman, dua upaya kontrol penduduk ini tak lagi berdampak permanen. Maksudnya, setiap pengguna kontrasepsi ini sewaktu-waktu dapat melepas dan membuka kontrasepsinya jika ingin melanjutkan masa suburnya. Hal ini juga mengacu pada Fatwa MUI No 1/2005 yang menyatakan secara jelas terkait permasalahan ini.

Halimi mengatakan upaya ini juga sejalan dengan ujaran di Al-quran agar umat jangan sampai meninggalkan keluarga dan keturunan yang lemah, sebagaimana dalam Surat An-nia ayat 9. Karena itu, harus ada pemahaman untuk mengarahkan masyarakat untuk menuju keluarga sejahtera yang kuat, tambah Halimi.

Ia menilai secara agama program kontrol kependudukan sebenarnya diperlukan asal dijalankan sesuai syariatnya. Jenis program kontrasepsi yang juga halal untuk diterapkan ialah metode suntik dan IUD. Namun, dengan catatan, jika dokter yang memasangkannya merupakan sama-sama wanita.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (D3AP2KB) Sleman, Mafilindati Nuraini mengatakan dijumpai kendala banyak pasangan subur enggan menggunakan alat kontrasepsi karena alasan agama.

Saat ini, setidaknya ada 15.283 pasangan usia subur di Sleman meski belum seluruhnya belum mengikuti kontrasepsi. “Tiap bulan jumlahnya fluktuatif karena bisa bertambah atau migrasi,”ujarnya.

Sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan berkontrasepsi, pemerintah daerah menyiapkan sejumlah pelayanan kontrasepsi di 11 lokasi. Harapannya, masyarakat secara mandiri mau datang ke pelayanan kontrasepsi di Sleman. Mafilindati menyatakan jika jumlah penduduk yang tak terkendali akan memicu dampak sosial, keamanan, sosial, dan konflik yang semakin tinggi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya