SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta [SPFM], Pengerahan pasukan TNI dalam menghadapi aksi demonstrasi yang menolak rencana pemerintah menaikan harga BBM menuai kritik. Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar dalam pernyataannya, Kamis (22/3) malam mengatakan, dipakainya kekuatan militer untuk menghalau demonstran menyimpang dari UU No 3,2002 tentang pertahanan negara dan UU tentang 24 tahun 2004 tentang TNI. Karena pada dasarnya, menurut Bambang, angkatan peran bukan untuk mengamankan demo mahasiwa tetapi untuk perang.
Sebelumnya pihak Istana telah menyampaikan klarifikasi mengenai digunakannya kekuatan militer. Juru Bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, Kamis (22/3) mengatakan, keberadaan pasukan TNI bukan untuk membubarkan massa pengunjuk rasa. Melainkan sebatas mengamankan kompleks Istana dari kemungkinan terjadinya kekacauan dan ketidakteraturan yang dampaknya bisa merugikan masyarakat luas. [dtc/dtp]