PELESTARIAN HUTAN : Wagub: Luas Hutan Negara di Jateng Masih Kurang

Pelestarian hutan menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Kanalsemarang.com, SEMARANG-Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko mengungkapkan bahwa luas hutan negara di provinsi setempat masih kurang atau belum ideal, bahkan terus mengalami pengurangan karena berbagai hal.

Promosi 796.000 Agen BRILink Siap Layani Kebutuhan Perbankan Nasabah saat Libur Lebaran

“Idealnya luas hutan itu 30 persen dari total wilayah, tetapi luas hutan negara di Jateng hanya 22,5 persen dan terus berkurang,” katanya di Semarang, Rabu (20/5/2015).

Heru menjelaskan bahwa penyebab menurunnya luas hutan negara di Jateng itu antara lain adanya pembangunan fasilitas untuk kepentingan umum seperti Waduk Kedung Ombo yang berada di wilayah Boyolali, Grobogan, dan Sragen.

“Banyak lahan hutan negara yang terpakai untuk pembangunan waduk. Meskipun sudah ada lahan pengganti, belum ditetapkan secara resmi sehingga secara administrasi luas hutan banyak berkurang,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Heru juga mengungkapkan bahwa di Jateng terjadi konflik antara perusahaan dengan masyarakat setempat terkait dengan konflik wilayah perkebunan.

“Hingga 2015 masih ada konflik wilayah perkebunan di enam kabupaten yakni di Perkebunan Pakishaji Kabupaten Banjarnegara, perkebunan Danasari Kabupaten Tegal, Perkebunan Pancaarga Kabupaten Pemalang, Perkebunan Wanasari Kabupaten Cilacap, Perkebunan Selo Sabrang Kabupaten Temanggung, dan Perkebunan Sikasur Kabupaten Pekalongan,” katanya.

Selain itu, kata Heru, ada lahan yang ditumpangsari oleh masyarakat, terjadi aksi penguasaan lahan, tindak pencurian oleh masyarakat atas hasil kebun.

Ha tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jateng Heru Sudjatmoko usai kegiatan monitoring dan evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia Sektor Pertambangan, Kehutanan, dan Perkebunan di Hotel Patra Jasa Semarang.

Kepala Dinas Kehutanan Jateng Bowo Suryoko menambahkan bahwa luas hutan negara di Jateng hingga saat ini tercatat lebih dari 700.000 hektare.

“Ada beberapa wilayah hutan negara di Jateng yang digunakan untuk pertambangan seperti pabrik semen dan untuk itu, pihak perusahaan harus mengganti dua kali lipat lahan hutan, bisa di wilayah Jateng maupun di luar,” ujarnya.