SOLOPOS.COM - Wali Kota F.X. Hadi Rudyatmo (Dok/Solopos)

Wali Kota F.X. Hadi Rudyatmo (Dok/Solopos)

Wali Kota F.X. Hadi Rudyatmo (Dok/Solopos)

Solopos.com, SOLO — Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo (Rudy), menyatakan saat ini pihaknya mempersiapkan strategi guna menghilangkan praktik percaloan di sejumlah pelayanan publik Kota Bengawan.
Selain itu, pihaknya juga melakukan perbaikan ihwal kesesuaian pelayanan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal

Hal itu disampaikan Rudy menanggapi laporan Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) ihwal masih buruknya pelayanan publik salah satunya di sektor administrasi kependudukan (adminduk).

Hanya saja, Rudy masih enggan membeberkan strategi yang bakal diterapkan.

“Ini kami baru mempersiapkan bagaimana caranya agar tidak ada calo di pelayanan publik. Soal strateginya seperti apa, tunggu 2014. Ini baru kami rumuskan,” jelasnya saat ditemui wartawan di Balai Kota, Sabtu (28/9/2013).

Terkait SOP yang selama ini dinilai belum diketahui masyarakat secara luas, pihaknya juga berencana menyebarkan SOP hingga kawasan perkampungan.

“SOP nanti akan kami tempel di masing-masing RT. Jadi, masyarakat lebih tahu sebenarnya berapa lama mengurus administrasi kependudukan dan sebagainya. Selama ini sosialisasi dengan informasi yang ada tidak semua bisa membacananya,” urai dia.

Disinggung banyaknya keluhan masyarakat terhadap sikap pegawai atau birokrat, Rudy mengakui perubahan terkait hal itu sulit dilakukan.

“Sebagai pelayan tentu ya harus melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Tetapi, merubah sikap dan perilaku itu tidak mudah,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Solo, Supriyanto, menyatakan pihaknya juga kerap mendapat keluhan ihwal sikap birokrat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Hampir sebagian besar aparat di pemkot itu tidak cak-cek, tidak profesional. Ini yang harus segera diperbaiki,” ungkapnya.

Disampaikannya, faktor ketidakfokusan terhadap tugas menjadi penyebab pelayanan publik di Kota Bengawan hingga kini tak ada perbaikan.

“Perbaikan itu ya harus dilakukan dengan menempatkan pegawai sesuai pembidangan. Selain itu fokus, misal kalau pelayanan ya fokus mengerjakan pelayanan. Yang masih dilakukan itu mencampuradukkan pekerjaan,” tegasnya.

Lebih lanjut, pihaknya mendesak pemkot segera melakukan perbaikan birokrat khususnya terkait kedisiplinan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya