Pelayanan Publik Pemkab Sragen Dinilai Belum Memuaskan, Begini Komitmen Bupati Yuni
Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati (kanan), Selasa (9/10/2018), mengecek kondisi GOR Diponegoro Sragen yang akan menjadi lokasi tes CPNS. (Solopos-Kurniawan)

Solopos.com, SRAGEN — Sejumlah responden menilai kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen belum memuaskan. Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati berkomitmen memperbaiki pelayanan publik, terutama di sektor sumber daya manusia (SDM).

Tingkat kepuasan masyarakat Sragen dalam kinerja aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Sragen tersebut diketahui berdasarkan survei indeks kepuasan publik terkait dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Sragen periode 2016-2021.

Survei dilakukan tim khusus yang dibentuk Bupati Sragen. Tim menyurvei dengan menanyai responden selama sebulan.

“Ada 1.250 orang responden yang menjadi sumber survei. Responden dipilih secara random atau acak. Rata-rata per desa ada enam orang responden. Jawabannya macam-macam ada beberapa desa di suatu kecamatan yang menilai kinerja ASN terutama dalam pelayanan publik negatif. Kalau dirata-rata, pelayanan publik di Sragen selama saya menjabat 2,5 tahun masih belum bisa dibanggakan,” ujar Bupati Yuni saat menyampaikan sambutan dalam pelantikan pejabat fungsional di Pendapa Sumonegaran Rumdin Bupati Sragen, Jumat (30/11/2018).

Yuni mencontohkan ada pegawai puskesmas yang cemberut saat melayani masyarakat. Hasil survei ini nantinya akan disampaikan Yuni kepada para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam diskusi kecil untuk menentukan strategi dalam menyikapi hasil survei tersebut.

Bupati menyebut ada responden yang mengeluh adanya antrean pasien di RSUD yang masih panjang. Selain itu, Yuni juga menemukan hasil survei tantang masih adanya uang titipan kepada petugas yang mengurus kartu tanda penduduk (KTP), misalnya uang transportasi.

“Pemberian uang transportasi itu disoroti orang bagian dari pungutan liar. Selain itu, sorotan masyarakat ternyata tidak hanya pelayanan publik di bawah wewenang Pemkab Sragen tetapi pelayanan publik di instansi vertikal lainya, seperti SIM [surat izin mengemudi], urusan tanah, dan listrik,” tambahnya.

Yuni mengatakan SDM di pelayanan publik yang harus diperbaiki, seperti supaya ramah kepada masyarakat dan seterusnya. Dia mengatakan survei itu merupakan bagian dari evaluasi kinerjanya pada paruh periode menjabat Bupati.

Dia menyebut di sektor infrastruktur indeksnya sudah baik. Dia mendorong kepada seluruh ASN supaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Inspektur Sragen, Wahyu Widayat, saat ditemui solopos.com belum lama ini menduga indikasi adanya pungutan uang transportasi itu berada di perangkat desa. Wahyu mengungkapkan belum lama ini Tim Sapu Bersih Pungli berhasil mengungkap adanya pungli berupa tambahan biaya nikah yang diduga diinisasi perangkat desa di wilayah Kecamatan Jenar.

“Kasus itu sudah ditangani aparat penegak hukum dan uang hasil pungli sudah dikembalikan kepada pihak pemberi. Potensi dana transportasi itu ada di perangkat desa karena jaraknya jauh sehingga konsekuensinya ada dana transportasi. Mestinya ke depan sudah tidak ada hal-hal seperti itu lagi,” tuturnya.

Catatan pelayanan publik yang harus diperbaiki pada 2019
1. Survei indeks kepuasan publik terhadap kinerja ASN masih belum memuaskan.
2. Perlu peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam pelayanan publik.
3. Masih ditemukan indikasi pungutan liar (pungli) dalam pelayanan publik dengan motif sekadar untuk biaya transportasi.
4. Antrean di RSUD masih banyak.
5. Petugas pelayanan di puskesmas belum ramah terhadap masyarakat
Sumber: Wawancara Bupati Sragen. (trh)



Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya






Kolom