PELAYANAN KESEHATAN SRAGEN : 4 Bulan, Dana Saraswati Terserap Rp1,178 Miliar

Pelayanan kesehatan Sragen melalui program Kartu Saraswati hingga kini hanya menggunakan 14 persen anggaran.

Solopos.com, SRAGEN — Penyerapan dana jaminan kesehatan daerah (jamkesda) melalui program Kartu Saraswati minim. Hingga April 2015, dari total Rp8,3 miliar baru 14% atau Rp1,178 miliar yang digunakan.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Untuk itu, Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Sragen tidak mengajukan usulan tambahan anggaran dalam APBD Perubahan 2015. Kepala Bidang (Kabid) Promosi Kesehatan dan Kemitraan DKK Sragen, Fani Fandani, mengatakan anggaran untuk program tersebut mencapai Rp8,3 miliar tahun ini.

Menurut dia, saat ini sedang dibahas usulan anggaran dalam APBD Perubahan 2015. Namun, pihaknya tidak mengajukan tambahan anggaran karena anggaran yang tersedia diperkirakan mencukupi. “Tidak ada tambahan karena masih cukup,” katanya saat diwawancarai Solopos.com di kantornya, akhir pekan lalu.

Fani menjelaskan anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pelayanan kesehatan warga yang memiliki Kartu Saraswati. Pemilik kartu mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di seluruh puskesmas dan rumah sakit yang bermitra dengan Pemkab Sragen.

Rumah sakit dimaksud meliputi RSUD Soehadi Prijonegoro Sragen, RSUD dr. Soeratno Gemolong, RSUD Moewardi, RSUP Kariadi, dan RSUP Sardjito.

Warga pemegang Kartu Saraswati juga dibebaskan biaya persalinan. “Semua penyakit bisa dibiayai menggunakan kartu tersebut,” imbuh Fani.

Sementara itu, dia memerinci kunjungan rawat jalan pemegang Kartu Saraswati hingga April mencapai 17.026 pasien dengan nilai dana Rp228,763 juta. Sedangkan untuk kunjungan rawat inap hingga Maret 2015 ada 721 pasien dengan dana Rp949,510 juta. Dengan demikian, sampai April 2015 anggaran yang telah digunakan Rp1,178 miliar.

Fani melanjutkan rumah sakit dengan klaim terbesar adalah RSUD Soehadi Prijonegoro Sragen dan RSUD dr. Soeratno Gemolong. Dia menduga hal tersebut karena kedua rumah sakit itu berada di wilayah Sragen sehingga warga Sragen mudah menjangkau keduanya.

Di sisi lain, dibandingkan 2014 penyerapan anggaran tahun ini dia menyebut lebih kecil. Pada tahun 2014 dana program Kartu Saraswati mencapai Rp12,6 miliar dengan realisasi hanya Rp6,445 juta selama setahun. Jumlah itu dengan kunjungan rawat jalan sebanyak 56.155 pasien dan kunjungan rawat inap 1.426 pasien.

Kepala DKK Sragen, Farid Anshori, menambahkan anggaran program Kartu Saraswati tidak hanya diperuntukan bagi warga miskin. Warga yang tergolong mampu juga bisa memperoleh fasilitas kesehatan dengan Kartu Saraswati Kenanga.

“Warga yang mampu jika berobat di puskesmas akan dibebaskan biaya apapun. Namun, ketika berobat di RSUD hanya diberi kompensasi Rp250.000 dalam satu kali kunjungan dan satu tahun hanya diberi bantuan dua kali,” jelasnya.

Dia menambahkan warga miskin di Bumi Sukowati yang tidak mendapat Kartu Saraswati telah masuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dari pemerintah pusat.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memberikan bantuan biaya kesehatan kepada 3.315 warga miskin di Sragen. “Kami pastikan yang mendapat fasilitas kesehatan tersebut berbeda-beda orangnya karena pendataan dilakukan secara teliti,” jelas dia.