SOLOPOS.COM - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menyarahkan surat pelantikan kepada Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo pada peantikan 17 kepala daerah hasil Pilkada 2015 di Lapangan Simpanglima, Semarang, Rabu (17/2/2016). (Insetyonoto/JIBI/Semarangpos)

Pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2015 digelar Rabu (17/2/2016) ini.

Semarangpos.com, SEMARANG-Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengatakan ada pekerjaan rumah (PR) yang besar dan berat bagi 17 kepala daerah yang baru saja dilantik yakni tentang kemiskinan.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

“Angka kemiskinan di Jateng masih tinggi. Ada 15 daerah masih merah [angka kemiskinan masih tinggi],” kata Gubernur tanpa menyebutkan nama 15 daerah itu dalam sambutan seusai melantik 17 kapala daerah hasil Pilkada 2015 di Lapangan Simpanglima, Semarang, Rabu (17/2/2016).

Hadir dalam pelantikan tersebut Wakil Gubernur Jateng Heru Sudjatmoko, Kapolda Jateng Irjen Pol Nur Ali, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Jaswandi, Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi, wakil ketua DPR RI Agus Hermanto dan Taufik Kurniawan, anggota DPD asal Jateng Bambang Sadono dan tamu undangan lain.

Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, lanjut Ganjar perlu tindakan luara biasa melibatkan semua pihak, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kebupaten/kota.

Tanpa adanya tidakan yang dilakukan secara serentak dan gotong royong semua pihak, maka masalah kemiskinan di Jateng tidak akan bisa diatasi dengan tuntas.

”Ini [kemiskinan] merupakan PR besar bagi kita semua. Saya sudah bicara dengan pemerintah pusat agar ikut menangani kemiskinan di Jateng,” tandasnya.

Ganjar lebih lanjut menyatakan salah satu kendala penanganan kemiskinan adalah regulasi. Dia mencontohkan upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) melakukan bedah rumah tidak layak huni melalui dana hibah tidak bisa berjalan karena terkendala aturan yakni penerima hibah harus berbadan hukum.

Dengan aturan ini perorangan tidak bisa menerima bantuan dana hibah, sehingga progrgam bedah rumah tidak layak huni bagi masyarakat kurang mampu tidak bisa berjalan.

”Saya akan meminta agar aturan penerima dana hibah harus berbadan hukum agar direvisi,” ujarnnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menyampaikan 17 peroalan dan isu strategis yang perlu mendapatkan tindakan segera, cepat, dan tepat dari para kepala daerah.

17 Persoalan dan isu strategis itu antara lain, penanggulangan bencana alam banjir dan tanah longsor, deman berdarah dan virus zika, rob dan banjir, angka kematian ibu hamil dan angka kematian bayi.

Perlindungan perempuan, anak dan keluarga berencana, Gafatar, dana desa, pertambangan tanpa izin, manajemen kinerja pemerintah daerah (pemda), dan infrastruktur.

”Itulah isu strategis pembangunan di Jateng yang butuh langkah tindak dari kita semua. Gotong royong menjadi roh yang harus kita kokohkan untuk kemajuan pembangunan di Jateng,” ujar Ganjar.
Ganjar menambahkan bila bupati dan wali kota ada kesulitan dan merasa tidak mampu mengatasinya permasalahan tersebut agar melaporkan ke Pemprov Jateng.

“Insya Allah, kami akan membantu mengupayakan solusinya secara proporsional. Kalaupun Pemprov juga tidak mampu, maka saya akan memperjuangkannya dan mendorong ke pemerintah pusat,” bebernya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya