PELANTIKAN DPRD SOLO : Rudy: Kedepankan Politik Anggaran, Bukan Anggaran Politik

Solopos.com, SOLO—Sebanyak 45 anggota DPRD periode 2014-2019 secara resmi mulai bertugas sebagai wakil rakyat setelah bersumpah janji di depan publik dalam forum rapat paripurna istimewa di Graha Paripurna DPRD Solo, Kamis (14/8/2014).

Kiprah mereka sebagai bagian dari pemerintah daerah dinanti ratusan ribu warga Kota Bengawan selama lima tahun ke depan.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

F.X. Hadi Rudyatmo dengan kapasitas Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Solo mewanti-wanti 24 legislator dari PDIP agar jangan sekali-kali mengambil kebijakan anggaran politik, tetapi lebih mengedepankan politik anggaran. Menurut dia, politik hakekatnya aspirasi masyarakat dan anggaran itu implementasinya APBD itu sendiri.

Berdasarkan perolehan kursi dalam pemilu legislatif, PDIP paling dominan, disusul Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan lima kursi, Partai Amanat Nasional (PAN) empat kursi, Partai Golkar empat kursi, Partai Demokrat tiga kursi, Partai Gerindra tiga kursi, Partai Hanura satu kursi dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga satu kursi.

“PDIP dengan 24 kursi [53%] dari 45 kursi di DPRD harus bekerja lebih hati-hati, terutama dalam mengambil sikap dan kebijakan. Apa pun yang dilakukan DPRD, fraksi terbesar akan menjadi sorotan pertama. Oleh karenanya dalam membahas sebuah anggaran itu bukan anggaran untuk politik, tetapi politik anggaran,” tegas Rudy, sapaan akrabnya, saat ditemui wartawan, seusai pelantikan wakil rakyat, Kamis siang.

Rudy tak menghiraukan anggapan dengan komposisi PDIP 24 kursi akan terjadi dinamika politik yang tidak sehat di internal DPRD.

Rudy mengajak masyarakat untuk melihat dinamika politik di Dewan ke depan. Untuk mengantisipasi hal itu, Rudy menekankan kepada 24 legislator agar melakukan politik anggaran, yakni politik anggaran untuk mewujudkan masyarakat waras jasmani dan rohani, untuk mengambil kebijakan wajib bejalar 12 tahun, kenyang perut dan ilmunya, hingga terwujud masyarakat yang mapan.

Pengamat politik Solo, Hariadi Saptono, menilai sejahtera atau tidaknya Solo itu bisa dilihat dari kiprah 45 anggota Dewan, terutama kinerja 24 legislator dari PDIP. Sebagai mandatori sosial, 24 legislator ini harus bisa mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada rakyat.

“Tentunya tidak menafikkan dinamika politik yang terjadi di DPRD. Yang jelas, Solo ini bisa lebih baik atau lebih sejahtera tergantung pada fraksi terbesar itu. Persentasenya 53% dari 45 anggota DPRD. Kalau Solo tidak lebih baik atau sejahtera, mereka ini bisa disalahkan,” tegas Hariadi yang juga mantan Ketua DPRD Solo periode 2004-2009.

Dengan komposisi DPRD sekarang, kata dia, fungsi pengawasan akan lebih baik bila diserahkan kepada rakyat. Hariadi berpesan jangan main-main dengan tugas pokok dan fungsi anggota DPRD.