Pelaku UMKM Garda Terdepan Pemulihan Ekonomi saat Pandemi Covid-19
Produk-produk UMKM yang dipamerkan dalam UMKM Virtual Expo 2020 di Lawu Plaza Madiun. (Istimewa/Pemkot Madiun)

Solopos.com, MADIUN -- Pandemi Covid-19 yang sudah terjadi sembilan bulan berdampak di berbagai sektor. Salah satunya di sektor perekonomian. Di bidang ekonomi, para pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM menjadi garda terdepan dalam pemulihan perekonomian.

Pemerintah pun mendukung para pelaku UMKM dengan memberikan sejumlah bantuan agar bisa memperpanjang nafas produksinya.

Dalam siaran pers Tim Komunikasi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional pada 9 November 2020, di awal pandemi, pemerintah secara aktif memberikan serangkaian stimulus untuk menjaga keseimbangan kesehatan dan ekonomi agar terus membaik secara bersama-sama.

Dalam pemulihan ekonomi, pemerintah berusaha menjawab permasalahan-permasalahan yang ada pada sektor usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM, secara langsung memang terdampak lebih besar, penjualannya turun, kesulitan keuangan untuk mengangsur pinjaman dan sebagainya.

Alasan UMKM menjadi perhatian utama Pemerintah dalam hal pemulihan ekonomi tercermin dari alokasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan stimulus UMKM yang telah dikeluarkan.

Pemerintah telah menyalurkan anggaran untuk program PEN pada 2020 sekitar Rp123,46 triliun. Pada tahun 2021, pemerintah juga juga menganggarkan untuk program PEN senilai Rp48,80 triliun.

Per 3 November 2020 telah terealisasi 76% atau senilai Rp93,48 triliun. Program tersebut dimulai sejak bulan Juli, dan mengalami kenaikan sampai bulan September sudah 64,9%. Di November juga sudah meningkat.

Peluang Bisnis Tanaman Hias di Mal Terbuka

KUR Super Mikro

Sedangkan untuk realisasi KUR Januari 2020 hingga 31 Oktober 2020 sebesar Rp148,38 triliun atau 78,09% dari target tahun 2020 sebesar Rp190 triliun dan telah diberikan kepada 4,5 juta debitur. Total outstanding KUR sejak Agustus 2015 sebesar Rp194,05 triliun dengan NPL sebesar 0,70%.

Sedangkan untuk penyaluran KUR pada masa Covid-19 menurun tajam. Dari sebesar Rp18,99 triliun pada bulan Maret 2020 menjadi hanya sebesar Rp4,76 triliun pada Mei 2020. Namun, secara bertahap penyaluran KUR telah meningkat kembali dengan penyaluran di Oktober sebesar Rp17,72 triliun.

Penyaluran KUR selama tahun 2020 berdasarkan skema yaitu KUR super mikro sebesar 3,02%, KUR mikro 65,74%, skema KUR kecil 31,02%, dan KUR penempatan TKI sebesar 0,23%.

KUR super mikro ditujukan untuk pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau Ibu rumah tangga yang menjalankan usaha produktif, KUR super mikro yang merupakan usulan baru sudah disiapkan DIPA nya Rp760 miliar untuk kredit Rp12 triliun.

Pemerintah juga berencana memberikan perluasan KUR sebesar Rp5,03 triliun serta tambahan di Kemenkop UMKM sebesar Rp292 miliar. Sedangkan banpres produktif telah disalurkan kepada 9,2 juta pelaku usaha mikro dari target 12 juta UMKM. Realisasi penyalurannya sebesar Rp22,1 triliun dari Rp28,8 triliun (76,77%).

Guna mendorong percepatan pemulihan ekonomi, Pemerintah juga telah melakukan penempatan dana pada bank umum mitra. Hingga fase II, per 23 Oktober 2020, pemerintah telah menempatkan dana sebesar Rp47,5 triliun dengan total penyaluran kredit mencapai Rp203,69 triliun. Pemerintah juga menempatkan dana di BPD dan di tiga bank Syariah. Dari Rp14 triliun dana yang ditempatkan Pemerintah di BPD, sebanyak Rp20,3 triliun telah disalurkan.

Penyederhanaan Izin

Sementara dana yang ditempatkan di bank syariah telah disalurkan sebesar Rp2,34 triliun dari yang ditempatkan sebesar Rp3 triliun. Pemerintah juga telah memberikan Penjaminan Kredit Modal kerja. Program ini bertujuan menunjang kebutuhan korporasi padat karya dan UMKM atas tambahan kredit modal kerja agar dapat kembali melakukan aktivitas secara maksimal selama masa pandemi. Di samping itu, dengan lahirnya UU Cipta Kerja juga dapat memberikan dampak positif bagi UMKM di Indonesia.

Pasalnya, UU Cipta Kerja dibuat dalam rangka penciptaan lapangan kerja, kemudahan berusaha, dan pengurangan regulasi. Kemudahan berusaha ditandai dengan UMKM tidak perlu melakukan berbagai izin tapi cukup dengan melakukan pendaftaran.

Di Kota Madiun sendiri, penyederhanaan izin dalam berusaha juga terus dioptimalkan oleh pemerintah setempat, seperti halnya dengan sosialisasi perizinan usaha yang digelar oleh Pemerintah Kota Madiun pada pertengahan bulan November lalu.

Dalam rapat koordinasi bersama tim tersebut, Wali Kota Madiun Maidi menegaskan adanya perizinan dalam berusaha sudah memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas. Maka dari itu perizinan yang ada diharapkan tidak berbelit-belit.

Hal itu, lanjutnya, akan membuat Investor yang masuk ke Kota Madiun jangan sampai dipersulit. Dia meminta connecting antar OPD juga harus saling menyatu dengan tim. Selama kebijakan tidak melanggar segera koordinasikan dan dipercepat.

Selain itu, dengan adanya perizinan berusaha yang mudah, hal tersebut tentunya akan memudahkan para pelaku usaha mikro kecil menengah untuk melegalkan usahanya. Sehingga, usaha yang dibuat sah di mata hukum dan produk yang diperjual belikan mampu bersaing dengan produk-produk lainnya. Baik di pasar lokal maupun global.

Mantap! Ada Tempat Latihan Golf di Bantaran Kali Madiun

Dana Insentif Daerah

Wali Kota meminta supaya pola-pola kemudahan dalam perizinan membuat usaha dapat berjalan cepat tanggap. Dan yang tak boleh dilupakan, kebijakan yang diambil membawa kesempuraan dan meminimalkan pelanggaran. Maidi menegaskan perizinan berusaha yang ada di Kota Madiun akan dipermudah. Di sini akan terlihat bahwa pemerintah hadir untuk melindungi masyarakat.

Tak hanya mempermudah perizinan dalam berusaha, Pemerintah Kota Madiun dalam upayanya menggenjot sektor ekonomi dan menghidupkan kembali UMKM yang mati suri, juga mengeluarkan sebuah kebijakan. Yakni dengan, penambahan anggaran Rp261 juta untuk tiap kelurahan yang ada di kota yang memiliki julukan sebagai Kota Pendekar.

Dana tersebut berangkat dari dana insentif daerah (DID) yang berasal dari pemerintah pusat untuk Kota Madiun, sebanyak Rp 14,9 miliar. DID didapat lantaran Kota Madiun dinilai cukup baik dalam penanganan Covid-19.

Maidi menginginkan dana pemberian dari pemerintah pusat itu digunakan untuk mengegas ekonomi. Salah satu caranya yakni dengan perbaikan-perbaikan yang dilakukan di lapak UMKM yang ada di tiap kelurahan. Titik-titik ekonomi baru di tiap kelurahan ini akan kita koneksikan satu sama lainnya melalui jalur sepeda wisata.

Wali kota menambahkan setiap kelurahan juga harus memiliki semacam Pahlawan Street Centre (PSC). Bedanya ini di tingkat kelurahan. Titik tersebut harus dibuat menarik dan menjadi pusat UMKM di kelurahan tersebut. Jalur itu yang nanti akan dilewati jalur sepeda wisata.

Produk unggulan di kelurahan juga disajikan di PSC kelurahan. Untuk itu, wali kota berharap pelaku UMKM juga bersiap dari sekarang. Produk dikemas menarik dan kualitas dijaga.

Pemerintah melalui kelurahan menyiapkan tempatnya. Lalu Pemerintah Kota beri anggaran Rp261 juta. Masyarakat yang punya produk disiapkan dari sekarang. Tempatnya jadi, produknya siap. Seperti lapak UMKM yang dimiliki oleh Madiun Lor. Di mana warga sekitar lokasi secara rela hati dipindahkan agar lokasi calon lapak lebih luas. Menariknya, warga lain bersedia membantu proses pemindahan secara gotong royong.

Bantuan Peralatan

Lapak UMKM tersebut berada di Jalan Candi Sewu, tepatnya pintu masuk ke Kampung Pesona. Di titik itu ada tanah aset Pemkot. Warga di sana juga kompak. Proses pindah dan pembangunan di tempat yang baru tersebut akan dilakukan secara swadaya.

Hal itu dilakukan sebagai bentuk dukungan agar program lapak UMKM tersebut terealisasi secara optimal. Benar saja, lapak rencananya memiliki luasan lahan 700 meter persegi. Sedang, luasan bangunnya sekitar 500 meter persegi. Lapak dikonsep tradisional layaknya kampung. Karena terkoneksi dengan kampung pesona, rencana namanya nanti lapak pesona. Nah, karena kampung, desainnya juga dibuat tradisional berbentuk joglo.

Joglo tersebut sebagai tempat makan dan minum pembeli. Sedang, lapak-lapak untuk berjualan berada di belakang joglo. Konsepnya memang puja sera.

Ada sepuluh lapak yang dibuat untuk mewadahi produk UMKM. Sembilan lapak untuk mewadahi produk di setiap RW, sedangkan satu lapak lainnya untuk PKK. Pengelolaan bakal melibatkan karang taruna di bawah binaan LPMK. Untuk jenis produknya masih akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan warga. Prinsipnya, semua bisa terwadahi.

Tak hanya pembangunan lapak, dana DID Rp261 juta tersebut akan dibelanjakan bantuan peralatan untuk kelompok masyarakat Madiun Lor. Pihaknya mencontohkan bantuan alat mesin pemecah kedelai untuk kelompok usaha tempe. Ketiga lokasi yang sudah disiapkan itu, bakal dikoneksikan menjadi satu kawasan. Apalagi, lokasinya berdekatan.

Pengunjung dapat menikmati produk UMKM di lapak dan jalan-jalan di Kampung Pesona atau wisata petik buah kelengkeng di Kampung Tangguh. Bantuan gerobak dari DPMPTSPKUM akan diletakkan di Kampung Tangguh. Jadi nanti ada kulinernya juga di Kampung Tangguh.

Wali kota menegaskan perekonomian di tingkat kelurahan harus terus dihidupkan. Hal itu, lanjutnya, sejalan dengan yang dimaksud Presiden terkait intervensi berbasis lokal untuk pencegahan dan pemulihan ekonomi saat pandemi. (ADV)

 



Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya






Kolom