Harianjogja.com, JOGJA—Komunitas Pengguna Kereta Api (KPKa) menagih komitmen Pemerintah Daerah DIY yang telah menjanjikan akan memberi subsidi tarif angkutan massal kereta api lokal yang melintas di daerah operasional (Daops) VI melalui dana public service obligation (PSO).
Komunitas yang semula bernama Komunitas Prameks Jogja-Solo yang beranggotakan para pelaju Jogja-Solo (komuter) ini pernah meminta PSO kepada Pemda DIY pada tahun lalu, yang kemudian difasilitasi DPRD DIY untuk dipertemukan dengan Pemda DIY.
Promosi Mimpi Prestasi Piala Asia, Lebih dari Gol Salto Widodo C Putra
Menurut Ketua KPKa Nur Harsya, Astungkoro yang saat itu menjabat sebagai Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemda DIY, pernah memberi janji akan melanjutkan aspirasi komunitas prameker.
“Tapi sampai sekarang komitmen itu belum tahu perkembangannya gimana,” ujar dia dalam pertemuan KPKa dengan Ketua DPRD DIY Youke Indra Agung Laksana di DPRD DIY, Selasa (11/2/2014).
Ia berencana akan menyurati Gubernur DIY atau mendatangi langsung Kantor Gubernur di Kompleks Perkantoran Pemda DIY untuk menanyakan komitmen tersebut. Nur mengatakan, dengan semakin mahalnya transportasi massal kereta api banyak yang kemudian beralih menggunakan kendaraan pribadi. Ada juga yang menyewa bus Damri.
“Mahasiswa biasanya memilih menggunakan kendaraan pribadi. Mereka yang kelas menengah berubah naik bus Damri yang mengangkut penumpang dari bandara Adisutjipto ke Solo cukup dengan Rp8.000,” ungkapnya.
Tarif kereta Jogja-Solo sekarang ini, ungkap dia, semakin komersial sehingga terkesan mengekploitasi penumpang karena tarif Jogja-Solo dipatok Rp20.000.
Belum lagi untuk kereta yang dipoles menjadi kereta bisnis atau eksekutif melonjak Rp35.000-Rp50.000. Dalam 25 hari kerja, ada yang sampai merogoh kocek sampai Rp1 juta hanya untuk naik kereta.
Belakangan juga malah muncul kereta- kereta jenis baru setelah terjadinya kontrak antara Dirjen Kereta Api dengan Direktur PT KAI, seperti Ajisaka yang melayani Jogja- Kutoarjo. PSO Pemerintah Pusat memberikan subsidi Rp4.000 untuk sekali jalan.
“Kami melihat penamaan kereta baru ini cuma siasat untuk menghindari PSO, karena perjanjiannya untuk Prameks,” katanya.
Ia mengingatkan, program kereta api menjadi angkutan massal berhasil di kawasan Jakarta Bogor Depok Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) karena tarifnya hanya Rp2.500- Rp5.000. Selama ini, operasional angkutan massal untuk para komuter tersebut diberikan subsidi.
Youke Indra Agung Laksana mengaku sempat lupa dengan komitmen Pemda DIY itu, sehingga dalam pertemuan itu ia kembali menanyakan ke komunitas tersebut.
“Kalau sudah ada komitmen dan tidak ada tindaklanjut, biar Dewan nanti yang mengajukan permohonan,” ujar politisi PDIP tersebut.
Dikonfirmasi terpisah, Manager Humas Daops VI Bambang S Prayitno membantah fasilitas layanan kereta dengan nama-nama baru hanya untuk menghindari PSO.
“PSO dari Pemerintah Pusat belum ada, sehingga kalau tarif PSO diberlakukan kereta tak jalan karena tingginya biaya operasional,” ujarnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
