Pelabuhan Tanjung Adikarta Masih Butuh Dana Ratusan Miliar

Tanjung Adikarta butuh tetrapod minimal 21,6 ton.

Harianjogja.com, SLEMAN–Pengerukan pada alur sungai di Pelabuhan Tanjung Adikarta Kulonprogo bakal dilakukan tahun ini sebagai bagian dari pemeliharaan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO). Selain itu, akan dilakukan pemantapan desain tetrapod (struktur beton berkaki empat yang berfungsi sebagai unit pelindung pada pemecah gelombang) untuk perbaikan dengan berat minimal 21,6 ton.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Kepala BBWSSO Tri Bayu Aji menjelaskan telah dianggarkan dana Rp50 miliar untuk proses pemeliharaan baik alur sungai maupun pengamanan pantai. Dana tersebut akan dialokasikan untuk pengerukan, merapikan tetrapod serta perbaikan breakwater (pemecah ombak). “Pengerukan alur ada tapi mungkin tidak maksimal,” katanya ditemui di kantornya Jumat (26/1/2018).

Sembari melakukan pemeliharaan, pihaknya juga mulai berkonsultasi untuk mereview desain yang sudah ada kepada pakar dari Univeristas Gadjah Mada (UGM) termasuk soal tetrapod yang ada sekarang. Desain yang sudah ada menyebutkan jika diperlukan tetrapod seberat 14 ton. Namun, berdasarkan konsultasi terbaru, ia menyebutkan dibutuhkan tetrapod yang lebih berat untuk menghalau gelombang di wilayah itu.

Perhitungan kasar menunjukkan tetrapod seberat 20 hingga 25 ton untuk memecah gelombang dengan tinggi tujuh hingga delapan meter di laut selatan itu. Menurutnya, hal ini dibenarkan oleh pakar dari UGM bahwa setidaknya tetrapod itu harus memiliki berat 21,6 ton agar benar-benar mampu menahan gelombang.

Padahal saat ini tetrapod yang ada di lokasi masih jauh dari berat itu, bahkan kurang dari 14 ton. “Jadinya morat-marit cuma jadi mainan gelombang,” tambahnya. Lokasi pantai di sekitar pelabuhan yang berlokasi di Wates, Kulonprogo ini juga dianggap cukup spesifik karena adanya patahan setinggi 14 meter di dasarnya. Perbedaan ketinggian membutuhkan pemasangan alat tambahan di bagian bawahnya sebelum akhirnya dipasangi tetrapod.

Untuk bisa beroperasi optimal, ia memperkirakan masih dibutuhkan dana sekitar Rp450 miliar dari Kementriaan Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) untuk perpanjangan breakwater. Dana tersebut sedinya bakal digelontorkan dalam tiga tahun untuk pembangunan pelabuhan yang digadang-gadang sebagai penyokong bandara baru ini.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Gatot Saptadi mengatakan skema pembiayaan dengan APBN ini dinilai masih akan membutuhkan waktu yang lama. Jika adapula opsi lainnya yakni dengan pengelolaan oleh swasta. Opsi ini bakal diakomodir oleh Kemenkomaritim yang akan mempertemukan dengan pihak swasta untuk pengelolaan pelabuhan ini dengan sistem Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Pengelolaan yang ditawarkan bukan cuma sekedar proses pengerukan atau pembangunan breakwater namun secara menyeluruh termasuk juga soal Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebagai bagian dari infrastruktur itu.