Pekerjaan Puskesmas Mlati II Baru Separuh Jalan

SLEMAN – Pembangunan fasilitas umum di Kabupaten Sleman mendekati akhir tahun ini sebagian hampir selesai. Namun tidak sedikit proses pembangunan yang baru selesai setengah jalan, yakni rehabilitasi Puskesmas Mlati II.

Bupati Sleman Sri Purnomo berharap proses rehabilitasi puskesmas ini bisa diselesaikan sepenuhnya sebelum akhir tahun ini. Demikian pula dengan proses pembangunan diberbagai tempat yang masih belum rampung, diharapkan bisa diselesaikan tepat waktu. “Mumpung masih ada waktu dan kesempatan diharapkan pembangunan yang belum selesai segera diselesaikan. Meskipun mepet, pembangunan harus tetap sesuai dengan kualitas dan tepat waktu,” tandas Sri Purnomo.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Sri Purnomo menambahkan, fasilitas umum yang saat ini dalam proses pembangunan dan rehabilitasi tentu akan segera dimanfaatkan masyarakat. Terlebih yang berkaitan dengan kesehatan dan hunian. Bupati Sleman juga berharap Rusunawa di Jongke Kidul yang kondisinya sudah selesai pembangunannya segera mendapatkan pembenahan dan pembersihan ruangan. Tentunya melengkapi rusunawa itu dengan sejumlah pembangun fasilitas umum dan fasilitas sosial.

“Terutama ruang terbuka hijau (RTH) harus ada pembangunan dari para pengembang. Sebab saat ini lahan hijau sudah semakin berkurang,” kata Bupati Sleman. Pembangunan Rusunawa Jongke Kidul ini terdiri dari empat gedung yang terpisah menjadi dua blok berlantai lima. Masing-masing ruangan memiliki tipe 24 dengan total kamar mencapai 390 buah.

Kepala Dinas PUP, Nurbandi menjelaskan, beberapa pembangunan dengan APBD Sleman antara lain Puskesmas Mlati II berupa rehap dengan dana sebesar Rp1 miliar. Sedangkan sisanya merupakan anggaran dari APBN dan APBD DIY. Dana yang APBN antara lain Rusunawa Jongke Kidul dan rehab kantor Kecamatan Ngaglik dengan nilai kontrak Rp1,5 miliar. Sedangkan dari APBD DIY adalah Jembatan Pringgolayan dengan nilai kontrak mencapai Rp6,9 miliar dan Jembatan Gajahwong dengan nilai kontrak Rp7,1 miliar.

“Jadi tidak semua dibiayai oleh Sleman, ada beberapa yang didanai dari APBD DIY dan APBN. Diharapkan pada akhir November ini seluruh pekerjaan telah selesai jadi tidak ada yang mendapatkan pinalti,” kata Nurbandi. Soal RTH, Wakil Ketua DPRD Sleman, Rohman Agus Sukamta angkat bicara. Dia berharap Pemkab Sleman tidak hanya memperhatikan RTH di dalam pembangunan yang didanai anggaran saja. Namun lebih dari itu harus mendorong pengembang agar menyediakan RTH saat proses pembangunan.

“Masih banyak pengembang yang tidak mau memperhatiaka RTH ini, buktinya banyak rumah toko (ruko) yang berdiri tanpa ada pohon sama sekali. Ini seharusnya menjadikan koreksi bagi eksekutif,” kata Rohman.