Pekalongan Data Ulang Penerima RTLH, Mengapa?

Solopos.com, PEKALONGAN — Pemerintah Kota Pekalongan mendata ulang penerima Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Pemkot berkilah pemutakhiran data itu dilakukan agar penerima program tepat sasaran.

Program RTLH adalah program pemugaran rumah untuk mengurangi  kawasan kumuh yang tidak dicairkan secara berkelanjutan. Jika pendataan pertama valid dilakukan, lalu pelaksanaan program pun segera dilaksanakan, maka mestinya data tidak perlu dimutakhirkan.

Promosi Santri Tewas Bukan Sepele, Negara Belum Hadir di Pesantren

Nyatanya, Kepala Bidang Perumahan Rakyat Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Pekalongan Purwo Susetyo mengatakan objek RTLH perlu didata lagi selama tiga bulan pada awal 2020 ini. “Sehingga ketika ada data yang tercecer maupun RTLH baru tetap dapat terakomodasi dan valid," katanya, Senin (6/1/2020).

Menurut dia, database RTLH bersifat dinamis, yaitu semula masuk kategori rumah tidak layak huni sekarang menjadi layak huni atau sebaliknya. "Oleh karena, kami terus meng-update data terbaru dengan membentuk tim fasilitator yang bertugas memverifikasi secara langsung berdasarkan kondisi real di lapangan dan skala prioritas setiap tahunnya," katanya.

Purwo mengatakan tim tersebut juga dibantu koordinasi dengan perangkat kelurahan dan kecamatan untuk memastikan bahwa penerima manfaat RTLH benar-benar tepat sasaran mengingat berdasar data di lapangan masih banyak masyarakat yang dinilai mampu namun tetap menerima bantuan pugar RTLH. Berdasar data yang ditetapkan RPJMD 2016-2021, kata dia, sebanyak 6.448 unit RTLH sudah dipugar oleh pemkot sebanyak 3.020 unit rumah sehingga 3.428 RTLH akan terus segera dituntaskan.

"Pada 2020, rencananya kami akan melaksanakan pemugaran RTLH sebanyak 1.059 unit yang berasal dari bantuan APBD, dana alokasi khusus (DAK), dan CSR. Adapun penerima RTLH akan mendapatkan bantuan sebesar Rp10 juta per unit sedangkan dana DAK sebesar Rp17,5 juta," katanya.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya