Solopos.com, PATI – Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin menyebut warga di Kabupaten Bumi Mina Tani hanya menjadi korban mitos sehingga persoalan banjir tidak mendapat penanganan yang serius dari pemerintah pusat.
Menurutnya, mitos yang dimaksud terkait adanya rasa takut dari pejabat pemerintah pusat ketika ingin datang ke Kabupaten Pati. Hal itu membuat mereka tidak bisa melihat dengan jelas terkait persoalan banjir yang melanda Pati selama empat bulan terakhir.
Promosi Selamat! 3 Agen BRILink Berprestasi Ini Dapat Hadiah Mobil dari BRI
“Pemerintah Pusat itu tidak pernah melihat [banjir di Pati] karena yang menjadi perwakilan [pemerintah pusat] BBWS Provinsi dan hanya laporan-laporan tidak jelas yang disampaikan sehingga kita hanya menjadi korban mitos. Mungkin kalau yang terkena itu lain daerah pasti sudah ditanggani [pemerintah pusat],” kata Ali Badrudin saat menghadiri Fokus Group Discussion (FGD) dengan tema Solusi Mengatasi Banjir di Kabupaten Pati, Rabu (15/3/2023).
Rapat yang diselenggarakan di Ruang Penjawi Setda Kabupaten Pati ini juga dihadiri oleh Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Bappeda Kabupaten Pati, DPUTR Kabupaten Pati, KPH Pati, Cabdin ESDM Pati dan juga Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juwana Provinsi Jawa Tengah serta para tamu undangan.
Menurut Ali Badrudin persoalan banjir kali ini merupakan siklus delapan tahun sekali. Banjir yang terjadi selama berbulan-bulan kali ini mengakibatkan kerugian besar bagi petani. Dia mendesak persoalan ini harus segera ditangani dengan serius.
“Banjir ini sudah tidur berbulan-bulan di Kabupaten Pati, bukan hanya banjir lewat tapi banjir yang sudah menetap di Kabupaten Pati. Ini juga terjadi tidak hanya tahun ini saja, melainkan terus-menerus dan sudah menjadi langganan di Kabupaten Pati sehingga persoalan banjir ini harus segera kita tangani bersama,” jelasnya.
Ali Badrudin juga menyampaikan banjir ini akibat dari luapan Sungai Juwana yang pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Selama ini, pemerintah pusat itu selalu memberikan iming-iming akan membuatkan kolam retensi atau tanggul melalui Balai Besar. Namun, hal itu tidak pernah terealisasi atau menjadi wacana belaka.
“Kuncinya hanya satu dibuatkan kali sudetan dan harus ada koordinasi kejelasan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tanpa dibuat sungai sudetan tidak akan terselesaikan itu banjir yang sudah nginep di Kabupaten Pati selama empat bulan itu,” tegasnya.
“Karena ini sudah pernah saya sampaikan beberapa tahun yang lalu di BBWS pusat dan jawabannya pasti sama. Mungkin kalau kali sudetan ini dilaksanakan pada 2015 lalu oleh pemerintah pusat tidak akan habis Rp1 triliun. Dan kalau sekarang dibebankan ke daerah akan berat sekali sehingga harus ada koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Saya yakin tidak mungkin pemerintah pusat itu kalau rakyatnya menderita dibiarkan terus-menerus selama satu tahun.” Imbuhnya.
Ali Badrudin berharap masukannya dicatat oleh perwakilan dari BBWS yang hadir dalam rapat dan ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat. Pj Bupati Pati diharapkan juga mengawal terkait membuat kali sudetan ini, “Tidak bisalah apa yang menjadi penderitaan bagi warga masyarakat Pati ini kita biarkan saja,” tegas Ketua DPRD Ali Badrudin.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
