Pejabat Langgar Aturan Malah Aturannya yang Diubah, Pengamat: Pemerintah Ngaco

Sosiolog UNJ menyebut pemerintah ngaco karena membenarkan rangkap jabatan rektor UI yang melanggar aturan.

 Rektor Universitas Indonesia Prof. Ari Kuncoro. (Ui.ac.id)

SOLOPOS.COM - Rektor Universitas Indonesia Prof. Ari Kuncoro. (Ui.ac.id)

Solopos.com, JAKARTA — Pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (UI) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikecam. Peraturan ini mementahkan aturan lama yang melarang rektor UI merangkap jabatan.

Perubahan aturan ini terkait dengan situasi yang dialami Rektor UI, Ari Kuncoro, yang merangkap jabatan sebagai Wakil Komisaris Utama Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Sosiolog Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, mengkritik keras perubahan aturan soal rangkap jabatan.“Pemerintah ngaco. Pejabat melanggar aturan, kok, aturannya yang diubah,” kata Ubed dalam keterangannya, Selasa (20/7/2021).

Baca Juga: Jokowi Ubah Aturan, Karpet Merah Untuk Rektor UI Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN

Pada aturan sebelumnya, yakni Pasal 35 PP Nomor 68 Tahun 2013, rektor dan wakil rektor dilarang merangkap sebagai pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta. Sedangkan pada Pasal 39 PP Nomor 75 Tahun 2021 atau statuta terbaru, rektor dan wakil rektor, sekretaris universitas, dan kepala badan dilarang merangkap sebagai direksi pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta. Larangan bersifat khusus untuk jabatan direksi, tapi diperbolehkan untuk jabatan komisaris.

Menurut Ubed, secara administratif dan kebijakan publik, pengesahan PP Statuta UI yang baru itu aneh. Ia mengatakan bahwa publik menolak rangkap jabatan seorang rektor yang merangkap komisaris agar fokus membenahi dan memimpin kampus. Statuta juga melarangnya.

“Eh, malah bukan rektor UI-nya yang melepaskan jabatan komisaris, namun justru aturannya yang diubah,” kata dia.

Baca Juga: Buntut The King of Lip Service, Rektor UI Wakil Komut BRI Jadi Sorotan

Melawan Aspirasi Publik

Dosen UNJ ini menuturkan, pemerintah yang melegalkan statuta UI menjadi PP ini berkontribusi besar membuat kebijakan yang berlawanan dengan aspirasi publik.

Sebelumnya, Rektor UI, Ari Kuncoro, dikritik lantaran merangkap jabatan sebagai wakil komisaris utama independen BRI. Posisinya disorot setelah rektorat UI memanggil Badan Eksekutif Mahasiswa UI karena unggahan di media sosial yang menjuluki Presiden Jokowi sebagai The King of Lip Service.

Publik pun mengaitkan pemanggilan itu dengan posisi Ari Kuncoro di perusahaan pelat merah. Ombudsman Republik Indonesia mengatakan rangkap jabatan ini telah menyatakan bahwa hal tersebut maladministrasi karena melanggar Statuta UI.

Berita Terkait

Espos Premium

Mau Donor Darah Saat Pandemi? Aman Kok!

Mau Donor Darah Saat Pandemi? Aman Kok!

Sebelum pandemi stok darah yang dimiliki PMI cukup untuk kebutuhan empat hari, pada masa pandemi berkurang menjadi hanya dua hari. Selain khawatir tertular Covid-19, masyarakat pun sulit mengakses fasilitas donor darah akibat pembatasan mobilitas.

Berita Terkini

Duh, Ada Bupati Pecat Sekda karena Akan Jadi Rival di Pilkada

Bupati Sula mencopot Sekda tanpa izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Ibu Mertua Mantan Presiden SBY Berpulang di Usia 91 Tahun

Kendati begitu tidak disebutkan secara detail sakit yang diderita almarhumah.

Menggali Nilai-Nilai Pancasila dan Kebajikan Hidup dari Kota Lama Semarang

Direktorat Informasi dan Kominikasi Publik menggelar dialog interaktif menggali nilai-nilai Pancasila dan pelestarian dari Kota Lama Semarang.

Pameran UVO 2021, Perajin : Lebih Praktis, Bisa Promosi dari Rumah

Para perajin usaha kecil menengah (UKM), merasa terbantu dengan gelaran UKM Virtual Expo (UVO) II 2021 yang diselenggarakan Pemprov Jateng.

Puan Maharani Terima Beasiswa PIP, Begini Kisahnya...

Rano Karno mengaku terkejut ketika ada pelajar bernama Puan Maharani dan masuk dalam program PIP.

Alhamdulillah...Tak Ada Lagi PPKM Level 4 di Jawa dan Bali

Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan akan dilakukan uji coba pembukaan mal atau pusat perbelanjaan bagi anak usia di bawah 12 tahun.

Dipuji Bank Dunia, Airlangga: Vaksinasi dan Taat Prokes Cara Menangani Pandemi

Menurut Airlangga, pemerintah juga menekankan agar vaksinasi Covid-19 dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan (prokes).

Manfaatkan Posisi Jenderal, Napoleon Bonaparte Diduga Bisa Aniaya M Kece di Rutan Bareskrim

Napoleon Bonaparte diduga kuat bisa menganiaya Muhammad Kece di balik jeruji besi karena merasa seorang atasan.

3 Petugas Jadi Tersangka Kebakaran LP Tangerang

Tiga tersangka tersebut merupakan pegawai LP Kelas I Tangerang berinisial RE, S, dan Y.

Jokowi Bubarkan 3 BUMN, Namanya Mungkin Anda Baru Dengar

Presiden Jokowi membubarkan tiga BUMN dan menggabungkannya dengan perusahaan pelat merah lain untuk efisiensi.

Mau Donor Darah Saat Pandemi? Aman Kok!

Sebelum pandemi stok darah yang dimiliki PMI cukup untuk kebutuhan empat hari, pada masa pandemi berkurang menjadi hanya dua hari. Selain khawatir tertular Covid-19, masyarakat pun sulit mengakses fasilitas donor darah akibat pembatasan mobilitas.

Menpan RB Pastikan Tak Ada Perekrutan CPNS Tahun Depan, Hanya PPPK

Menpan RB, Tjahjo Kumolo, menyebutkan perekrutan CASN tahun depan hanya untuk PPPK tak ada CPNS.

Irjen Napoleon Berdalih Agama untuk Aniaya Muhammad Kece, Polisi: Caper!

Bareskrim Polri menilai yang dilakukan Irjen Napoleon menyebarkan surat terbuka yang menyebut aksinya menganiaya Muhammad Kece berdalih agama sekadar cari perhatian alias caper.

Terbukti Menyelundupkan Harley Davidson, Ari Ashkara Akhirnya Tak Dipenjara, Lho?

JPU mencabut banding atas vonis PN Tangerang terhadap mantan Dirut Garuda, I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra alias Ari Askhara, yang membuatnya tak dipenjara.

Tak Benarkan Tindakan Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, PBNU: Harusnya Didakwahi

PBNU tidak membenarkan melakukan kekerasan dengan alasan agama sekalipun seperti yang dilakukan Irjen Napoleon Bonaparte kepada Muhammad Kece.

10 Berita Terpopuler : Batu Keramat di Sragen Tak Bisa Dipindah - 4 Wilayah di Jateng Rawan Tsunami

Informasi tentang batu keramat di Sragen hingga wilayah rawan tsunami masuk daftar 10 berita terpopuler Solopos.com pagi ini.