Aris Setiawan/Istimewa

Solopos.com, SOLO – Harian Solopos edisi 4 Desember 2019 memberitakan kontroversi mobil dinas baru Bupati Karanganyar, Juliyatmono. Mobil baru itu bermerek Jeep Wrangler Rubicon dengan harga hampir Rp2 miliar.

Pembelian mobil itu menggunakan dana APBD Perubahan 2019, dengan kata lain dibeli dengan uang rakyat. Bupati Juliyatmono memecahkan rekor sebagai bupati bermobil dinas paling mahal se-Soloraya. Sebuah pencapaian yang monumental.

Sering kali pejabat padahari ini tidak berlomba pamer prestasi, namun gengsi. Mobil adalah penanda tentang eksistensi dan harga diri. Masyarakat mafhum karena terbiasa dipertontonkan dengan mobil-mobil mewah para pejabat dan politikus.

Mobil mencirikan kelas sosial dan ekonomi. Pejabat malu memakai mobil murah. Mereka harus tampil beda dan perlente dengan mobil mewah yang tentu berharga mahal. Mobil mahal itu mengidentifikasi diri agar mudah dikenali dan diingat karena tak semua orang mampu membeli apalagi memiliki mobil yang sama.

Setiap hari iklan-iklan mobil muncul di televsi, di koran, di Internet. Mobil-mobil itu menawarkan segudang harapan tentang lakon pengisahan diri. Iklan mobil senantiasa dibarengi dengan kebahagiaan, tawa, dan suka cita para aktornya.

Kepemilikan mobil menandakan ciri kehidupan manusia dan keluarga yang harmonis-romantis. Dengan bermobil maka stastus sosial meningkat. Tidak peduli apakah mobil tersebut didapat dari membeli tunai, utang, atau kredit. Yang paling penting, mobil menjadi simbol kemapanan dan kemakmuran hidup.

Setiap tahun ribuan mobil diproduksi. Jalan-jalan sesak dengan antrean mobil. Kemacetan menjadi pemandangan yang lumrah. Mobil baru diproduksi dalam skala besar, sementara mobil-mobil lama tak lekas dikandangkan. Jumlah mobil meningkat terus, sementara panjang jalan tak bertambah.

Pejabat Bermobil

Kita tak pernah melihat pejabat naik sarana transportasi umum seperti bus, angkutan umum perkotaan, atau kereta api saat berangkat dan pulang kerja. Para pejabat sibuk membuat kebijakan dan memberi nasihat agar masyarakat rajin naik moda transportasi umum, sementara mereka tetap berburu mobil-mobil mewah.

Berbagai kisah penyitaan mobil mewah dan mahal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari pejabat yang ketahuan korupsi kemudian seolah-olah menjadi dalih pembenaran mereka membutuhkan mobil baru.

Manusia sering kali mengisahkan mobil sebagai pananda gaya hidup. Siapa manusia ditentukan dari mobil apa yang dinaiki. Aku bermobil, maka aku ada. Di tengah jalan kita sering kali kaget karena lengkingan suara sirene.

Masyarakat sadar pejabat sedang melintas dengan banyak pengawal. Mereka terlihat sibuk bekerja. Waktu menjadi sangat berharga. Mobil bagus itu melintas dengan cepat. Mobil-mobil pejabat di jalan raya adalah penguasa. Yang lain wajib menepi.

Mobil mahal konon menciptakan kenyamanan orang yang menaiki. Pejabat harus dilayani dengan baik. Mobil murah berkonsekuensi badan capai, kesemutan, dan pegal-pegal. Pejabat tidak boleh sakit. Mobil bagus adalah obat.

Menjadi ironi kemudian ketika mobil-mobil yang dinaiki para pejabat adalah hasil suap (baca kasus Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Wahid Husein, pada tahun 2018). Mobil berdalih hadiah. Peristiwa itu seolah-olah mengajarkan kepada publik tentang pentingnya memiliki mobil.

Gaji tak lagi menentukan ukuran harga mobil. Masyarakat sangat paham gaji kecil tak menyurutkan ambisi meraih mobil bagus dan mahal. Jalan raya adalah panggung dan etalase mobil-mobil mewah. Kemacetan karena jumlah mobil yang semakin meningkat tak mengurangi cita-cita menambah jumlah mobil.

Seorang pejabat dapat memiliki mobil lebih dari satu. Adakalanya mobil-mobil itu justru menganggur di rumah, menjadi benda koleksi, pajangan, sekaligus jadi wahana pamer kepada para tamu yang datang. Mobil-mobil itu juga menjadi ajang swafoto pejabat dan keluarga, mendesak  untuk dipampang di lini masa media sosial.

Mengurusi Rakyat

Mobil-mobil mewah para pejabat di negeri ini seolah-olah memberi pesan krusial bagi masyarakat Indonesia yang masih menggunakan sarana transportasi umum sebagai pendukung aktivitas mereka setiap hari.

Kita mengutuki kemacetan di jalan raya karena jumlah mobil yang berjubel, tapi dalam hati kecil berhasrat dan bercita-cita memiliki mobil serupa pada kemudian hari. Jargon-jargon agar masyarakat menaiki sarana transportasi umum tak lagi mempan dengan melihat kenyataan pejabat bermobil mewah yang nyaman, dingin, dan berkursi empuk.

Masyarakat diminta berimpit-impitan dalam pengap, panas, dan macet di sarana transportasi umum, sementara pejabat bebas berlalu-lalang tanpa hambatan dengan pengawalan dan sirene yang memekakkan telinga.

Masyarakat yang belum memiliki mobil menggantungkan angan segera memiliki mobil. Para pejabat yang memiliki mobil mewah akan menambah koleksi mobil terbaru agar tak dianggap ketinggalan zaman, kuno, dan katrok. Begitu seterusnya.

Perbincangan-perbincangan para pejabat barangkali tak diisi dengan tema mengurusi rakyat. Kerja mengurusi rakyat dirasa terlalu melelahkan. Obrolan menjadi menarik dengan saling bertanya kabar mobil, fasilitas, dan uang.

Mobil melambangkan ukuran kesuksesan dan citra diri seseorang. Ambisi memiliki mobil sering kali melegalkan berbagai jalan. Korupsi diwujudkan mobil. Suap juga sering kali dirupakan mobil. Indonesia adalah negeri mobil.

Kontroversi mobil-mobil mewah pejabat melahirkan berbagai peristiwa-peristiwa baru tentang diskusi, gagasan, wacana, kebijakan, dan polemik. Karena itulah, mobil adalah biografi pejabat pada hari ini. Pejabat tak bermobil mewah konon berujung malu dan hina. Aduh!


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten