Pedagang Sebut Beras Ilegal Asal Vietnam Masuk RI, Begini Respons Bapanas

Wakil Ketua Perpadi Billy Haryanto mengatakan beras selundupan dari Vietnam sekali bongkar di Pelabuhan Kuala Tungkal, Jambi, bisa mencapai 3.000 ton.

 Ilustrasi beras impor (JIBI/Bisnis/Dok.)

SOLOPOS.COM - Ilustrasi beras impor (JIBI/Bisnis/Dok.)

Solopos.com, JAKARTA–Sejumlah pedagang menyebut ada beras ilegal asal Vietnam yang sudah masuk ke Indonesia.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi meminta agar pihak-pihak yang mengetahui peristiwa tersebut untuk segera melaporkan kepada Satgas Pangan.

PromosiTokopedia Card Jadi Kartu Kredit Terbaik Versi The Asian Banker Awards 2022

Kabar itu sendiri diungkapkan oleh Wakil Ketua Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) Billy Haryanto.

“Kalau demikian harusnya beliau laporkan ke Satgas Pangan, itu akan keren sekali,” kata Arief saat dihubungi Bisnis.com, Rabu (6/10/2022).

Arief mengatakan apabila benar hal itu terjadi, tentunya akan mengganggu tata Kelola pangan nasional.

Oleh karena itu, pihak-pihak yang mengetahui soal beras impor ilegal asal Vietnam diharapkan bisa segera melaporkannya ke Satgas Pangan.

“Di mana, kapan, berapa banyak? harus dapat disampaikan jika memang ada,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Perpadi Billy Haryanto mengatakan beras selundupan dari Vietnam sekali bongkar di Pelabuhan Kuala Tungkal, Jambi, bisa mencapai 3.000 ton.

Billy membeberkan beras-beras tersebut per hari bisa masuk Pasar Induk Cipinang sebanyak 500 ton.

“Saya sudah blak-blakan dan boleh dicek di gudang-gudang Batam dan sekitar penuh beras selundupan,” ujar Billy kepada Bisnis.com, Rabu (5/10/2022).

Dia mengatakan beras-beras selundupan tersebut telah dikemas ulang seolah-olah berasal dari beras lokal.

Terkait hal ini, Billy menyebut pihak Kementan dan Bea Cukai sudah mengetahui. Namun, mereka membiarkan karena justru menguntungkan di tengah cadangan beras Indonesia yang menipis.

“1.000% tahu. Coba kalau selundupan disetop gak bakal cukup. Makanya dibiarin. Kan gak ngerugiin,” ujar Billy.

Sementara itu, Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Suwandi dan Dirjen Bea dan Cukai Askolani belum memberikan respons ketika Bisnis.com mencoba mengonfirmasi hal tersebut.

Badan Pangan Nasional (NFA) mendata cadangan beras pemerintah atau CBP saat ini hanya mencapai 861.966 ton, lebih rendah dari kondisi normal sebanyak 1,2 juta ton-1,5 juta ton.

Menurut Billy, beras ilegal tersebut sebelumnya juga datang dari India. Namun, saat ini pemerintah negeri Bollywood melarang ekspor untuk menjaga ketahanan pangan nasionalnya.

Berita telah tayang di Bisnis.com berjudul Heboh! Pedagang Ungkap Beras Impor Ilegal, Ini Respons Bapanas

 

Daftar dan berlangganan Espos Plus sekarang. Cukup dengan Rp99.000/tahun, Anda bisa menikmati berita yang lebih mendalam dan bebas dari iklan dan berkesempatan mendapatkan hadiah utama mobil Daihatsu Rocky, sepeda motor NMax, dan hadiah menarik lainnya. Daftar Espos Plus di sini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Solopos.com - Panduan Informasi dan Inspirasi

Berita Terkait

Berita Lainnya

      Berita Terkini

      Mendagri Resmikan Papua Barat Daya Menjadi Provinsi ke-38

      Provinsi Papua Barat Daya resmi menjadi provinsi ke-38 di Indonesia.

      Keluarga Korban Gagal Ginjal Akut pada Anak Gugat Kemenkes & BPOM ke Pengadilan

      Para wakil korban gagal ginjal akut pada anak menggugat Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan sejumlah industri farmasi.

      2 Hakim Agung Ditangkap, Ketua Mahkamah Agung: Kami Hormati Tindakan Hukum KPK

      MA menghormati proses penegakan hukum yang dilakukan KPK terhadap dua hakim agung, yaitu Sudrajad Dimyati (SD) dan Gazalba Saleh (GS).

      Kejagung Hentikan Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan

      Kejagung menghentikan proses penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di BPJS Ketenagakerjaan.

      Mantan Wakil Ketua KPK Erry Riyana Terima Penghargaan Antikorupsi dari Qatar

      Mantan Wakil Ketua KPK, Erry Riyana Hardjapamekas, menerima penghargaan tertinggi di bidang pemberantasan korupsi dari Pemerintah Qatar.

      Kasus Korupsi Jiwasraya: Kejagung Sita Aset Benny Tjokro Seluas 33,9 Hektare

      Kejagung kembali menyita aset milik Benny Tjokrosaputro dalam perkara tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya (persero) dan PT ASABRI (persero).

      Poltracking: Kepuasan Terhadap Pemerintahan Jokowi Melesat Jadi 73,2 Persen

      Tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo–Ma’ruf Amin sempat mengalami fluktuasi, tetapi sepanjang 2022 relatif terus mengalami peningkatan

      Korsleting, Dugaan Penyebab Kebakaran Gedung Kemenkumham

      Penyebab kebakaran gedung Kemenkumham diduga karena korsleting.

      Sempat Vakum, Pameran Fotografi Ujian Akhir Semester di UNS Solo Digelar Lagi

      Mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2021 UNS Solo menggelar pameran fotografi bertajuk Documentary Komunikaxxi pada Senin-Rabu (5-7/12/2022).

      Polemik UU KUHP, Asita: Tak Ada Pembatalan Massal Wisatawan ke Bali

      Lebih dari satu juta orang Australia mengunjungi Indonesia setiap tahun dengan banyak yang terbang ke Bali, untuk berbagai kegiatan.

      Polemik UU KUHP, Australia Ingatkan Warganya Hati-hati di Indonesia

      Lebih dari satu juta orang Australia mengunjungi Indonesia setiap tahun dengan banyak yang terbang ke Bali, untuk berbagai kegiatan.

      Aiptu Warsito Terpilih jadi Kusir Kereta Kaesang-Erina, Ini Rekam Jejaknya

      Pemilihan Aiptu Warsito sebagai kusir kereta kuda Kaesang ternyata karena rekam jejaknya.

      Ada 52 Juta Penerima Bansos Fiktif, Kerugian Negara Capai Rp31 Triliun!

      Data fiktif 52 juta penerima bansos itu berpotensi merugikan negara hingga lebih dari Rp31 triliun.

      97 Pabrik Direlokasi ke Jateng, Lowongan Kerja Menanti

      Puluhan pabrik baru tersebut bakal menempati wilayah di berbagai tempat di Jawa Tengah.

      Ditinjau Presiden, Ini Penampakan Rumah Tahan Gempa Milik Yonif Raider 300

      Kepala BNPB Suharyanto menjelaskan rumah tahan gempa itu merupakan salah satu skema untuk perbaikan rumah warga terdampak gempa Cianjur.