SOLOPOS.COM - Revitalisasi Galabo (JIBI/SOLOPOS/Dwi Prasetya)

Revitalisasi Galabo (JIBI/SOLOPOS/Dwi Prasetya)

SOLO–Sejumlah pedagang kaki lima (PKL) Beteng Utara, kawasan Gladak Langen Bogan (Galabo) menolak rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Solo perihal penyatuan pengelolaan manajemen antara PKL dan pedagang kuliner dalam satu atap. Pedagang menganggap rencana itu justru menimbulkan keresahan bagi pedagang PKL.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

“Saya tegas menolak rencana itu. Garapannya beda-beda, ya enggak gatuk kalau digabung,” jelas pedagang tahu kupat, Cipto Adi, saat berbincang dengan Solopos.com di warungnya, Selasa (11/9/2012).

Menurut Cipto, penolakan itu berdasarkan kesepakatan awal antara PKL dan Pemkot Solo waktu itu. Dalam kesepakatan itu, PKL tetap berjualan di bawah naungan DPP PKL, sedangkan pedagang kuliner malam bernaung di bawah UPTD Kawasan Kuliner Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Solo.

“Bahkan Pak Jokowi sendiri yang bilang akan memerjuangakan hak-hak PKL yang berjualan di sini. Pak Jokowi nguwongke wong cilik. Hla sekarang kok malah ada penyatuan. Terus gimana dengan nasib PKL seperti saya,” jelasnya.

Beredar informasi, penyatuan itu tak hanya pada pengelolaan manajemen. Namun gerobak antara PKL dan pedagang kuliner akan dijadikan satu. “Jadi kami harus bergantian gerobak. Sementara peralatan saja beda. Enggak mungkin kita joinan alat masak maupun gerobak. Pasti ada yang dirugikan, akhirnya nanti ribet,” timpal Ny Meidi.

Ny Meidi sebenarnya menyetujui adanya revitalisasi kawasan Galabo. Namun demikian, pihaknya mengharapkan pedagang kembali memeroleh hak-haknya dalam berjualan. “Dalam proses revitalisasi ini saja malah merugikan pedagang. Sebagian pedagang tidak berjualan karena tempatnya dibongkar. Sementara lokasi darurat belum jadi. Hla ini maunya pemerintah gimana, pedagang sudah setuju tapi realisasinya malah merugikan pedagang,” paparnya.

Sementara itu, pengurus paguyuban, Siska, menandaskan mayoritas pedagang belum tahu perihal penyatuan manajemen.

“Kami sama sekali belum dilibatkan dalam rencana penyatuan manajemen ini. Pada prinsipnya, kami menolak adanya penyatuan itu. Rencana ini akan menambah deretan masalah pada pedagang. Bapak kami ini adalah DPP PKL, karena mereka nguwongke PKL,” jelasnya.

Siska menambahkan, proses revitalisasi kawasan Galabo terkesan tertutup. Sebab, desain grafis selter tidak dibeberkan kepada pedagang.

“Kami tidak tahu, nanti bentuknya seperti apa. Malah kami kaget ketika mengetahui dari media massa,” pungkas Siska.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Solo mencanangkan pengelolaan manajemen antara PKL yang berjualan siang hari dan pedagang kuliner malam hari di Galabo menjadi satu atap. Sebab, selama ini pengelolaan manajemen yang terpisah dianggap dapat menimbulkan kecemburuan sosial.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya