Pedagang Ngotot Mei Tempati Pasar Ir Soekarno

Pedagang menempati pasar darurat Pasar Ir Soekarno (ilustrasi/dok)

SUKOHARJO—Sejumlah pedagang yang tergabung dalam Himpunan Pedagang Pasar Kota Sukoharjo (HPPKS) ngotot akan menempati Pasar Ir Soekarno, Sukoharjo, Mei mendatang. Pedagang meyakini bahwa pada bulan tersebut, pasar sudah mulai diserbu oleh para pembeli.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Ketua HPPKS, Fajar Purwanto, mengatakan para pedagang sepakat untuk pindah pada bulan Mei lantaran untuk persiapan menjelang bulan puasa yang jatuh pada Juli mendatang. “Bangunan pasarnya jadi atau tidak jadi, kami tetap akan pindah,” ujar Purwanto kepada wartawan, Senin (4/2).

Untuk mengetahui kondisi bangunan pasar, beberapa hari yang lalu ia dan sejumlah pedagang pasar mendatangi proyek pembangunan pasar tersebut. Setelah melihat kondisi proyek pasar, pihaknya pesimistis bahwa pasar itu bisa diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal, yakni pertengahan Februari ini.

Karena itu, sambung Purwanto, HPPKS pun meminta kepada pemkab Sukoharjo untuk bertanggung jawab dan segera menyelesaikan proyek pembangunan pasar, sebab pedagang sudah dirugikan dengan perencanaan proyek yang tidak matang.

Lebih lanjut ia mengatakan, saat semua pedangang diminta untuk berpindah lokasi ke pasar darurat, semua pedagang juga mau berpindah. Tapi begitu mengetahui pembangunan pasar dinyatakan molor dari jadwal, pedagang pun kecewa.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Sukoharjo, Hasman Budiadi, mengatakan telah memanggil pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sukoharjo untuk meminta kejelasan terkait penyelesaian proyek pasar. “Dari Disperindag melaporkan bahwa pembangunan Pasar Ir Soekarno baru selesai 89 persen. Pihak pelaksana masih memiliki waktu hingga 13 Februari untuk menyelesaikan proyek yang masih tersisa 11 persen itu,” ungkap Hasman. Bila tidak menyelesaikan tepat waktu, maka pihak pelaksana akan terkena pinalti dan blacklist.

Lebih lanjut Hasman mengatakan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga sudah melakukan audit terhadap proyek bernilai Rp24,8 miliar itu.

Kendati demikian, imbuh politisi dari PKS ini, Komisi II berharap agar proyek itu diselesaikan tepat waktu, dengan catatan tetap mematuhi aturan yang ada. “Mskipun ada gedung A dan gedung B, tapi sebenarnya itu kan satu bangunan. Komisi II juga tidak ada maksud untuk menghalang-halangi penyelesaian pembangunan pasar itu,” papar Hasman.