Solopos.com, JAKARTA -- Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Erwin Moeslimin Singajuru mengakui bahwa formasi Kabinet Indonesia Maju (KIM) tidak memuaskan semua pihak. Ketidakpuasan itu muncul terutama soal kompromi politik yang terjadi dalam pemilihan menteri.
"Hal yang menyangkut kompromi politik memang ada pro dan kontra," katanya dalam acara diskusi Mengukur Daya Tempur Kabinet Baru di Jakarta, Sabtu (26/10/2019).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Erwin mendengar keluhan dari pegiat demokrasi bahwa penyusunan KIM lebih mempertimbangkan aspek politik. Padahal, mereka menuntut pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin untuk membenahi persoalan hukum dan demokrasi.
Bahkan, tambah Erwin, bergabungnya Partai Gerinda dalam KIM juga menjadi sorotan. Apalagi, Gerindra diwakili langsung oleh Prabowo Subianto, rival Jokowi dalam Pilpres 2019.
"Baru saja terjadi di dunia demokrasi di seluruh dunia bahwa ada mantan penantang masuk dalam kabinet," ujarnya.
Pada Rabu (23/10/2019), Presiden Jokowi melantik 38 anggota KIM. Rinciannya, sebanyak 34 orang memimpin kementerian, sisanya pejabat setara menteri.
Selang dua hari, Jokowi mengumumkan nama 12 wakil menteri. Dua orang wakil menteri bertugas di Kementerian Badan Usaha Milik Negara, selebihnya tersebar di 10 kementerian berbeda.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
