Semarang–Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Tengah mengaku menolak hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2009 di provinsi itu, karena mereka menemukan beberapa kecurangan di beberapa daerah.
“Sementara ini, kita tidak menerima hasil Pilpres 2009, karena kami mendukung proses hukum di tingkat nasional,” kata Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Jateng Nunik Sri Yuningsih, di Semarang, Rabu (22/7).
Promosi Oleh-oleh Keripik Tempe Rohani Malang Sukses Berkembang Berkat Pinjaman BRI
Pada penetapan hasil penghitungan suara Pilpres 2009 tingkat Jateng pada 20 Juli, saksi pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto tidak hadir.
Nunik mengaku, selain di tingkat provinsi, PDIP Jateng juga menemukan beberapa pelanggaran Pilpres di tingkat kabupaten/kota.
“Ada beberapa kabupaten/kota yang tidak ditandatangani, karena memang ditemukan pelanggaran,” katanya.
Sejumlah pelanggaran yang ditemukan di antaranya berkaitan dengan daftar pemilih tetap (DPT) dan penyusutan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang tidak dibahas bersama pasangan capres-cawapres.
Ditanya apakah pihaknya mendapat instruksi dari tingkat pusat, Nunik mengaku instruksi tidak secara formal.
Ia menegaskan, langkah yang dilakukan PDIP bertujuan untuk menghasilkan pemilu yang bermartabat.
“Kami ingin pemilu punya martabat di negara-negara lain. Jika ada yang tidak beres maka harus ada yang memprotes dan diproses secara hukum,” katanya.
Menurutnya, langkah yang dilakukan PDIP akan membantu legitimasi proses pemilu di Indonesia.
Nunik menambahkan, seluruh prosedur telah dilakukan berdasarkan mekanisme yang ada. Seluruh hasil Pilpres di tingkat kabupaten/kota dan provinsi termasuk adanya kecurangan dan kekisruhan DPT di lapangan telah dilaporkan ke pusat.
ant/fid
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
