JAKARTA — Partai Demokrat (PD) menolak usulan pemerintah dalam RUUK DIY yang menginginkan mekanisme pemilukada untuk memilih Gubernur DIY. PD lebih mendukung skema penetapan.
Sempat muncul dugaan adanya motif politik di balik sikap PD. Ketum PD, Anas Urbaningrum, membantah dugaan itu. “Ini bukan politik, ini bukan pertimbangan personal Demokrat, tapi pertimbangannya segera menyelesaikan RUU ini agar isunya tidak berkembang kemana-mana. Kalau RUU tidak selesai ini politiknya berkembang kemana-mana,” kata Anas di Kompleks rumah dinas anggota DPR, Kalibata, Jaksel, Kamis (28/6/2012) malam.
Menurut Anas, perubahan sikap Demokrat ini dikarenakan pembahasan RUU Keistimewaan DIY sudah berlangsung terlalu lama.
“Bahkan tahun 2008 ditunda dan sekarang sudah tahun 2012. Oktober nanti masa jabatan Sultan sudah selesai. Karena itu ada urgensi agar RUUK DIY bisa tuntas,” terangnya.
Anas menambahkan, keistimewaan DIY harus dilandasi payung hukum agar tetap dalam tatanan demokrasi. “Substansinya hadirnya UU yang memberikan dasar kuat bagi Jogja untuk menjadi bagian NKRI. Kalau solusinya itu penetapan kami ikut,” tutur dia.
Seperti diketahui sikap PD bertolak belakang dengan pemerintah dalam RUU Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ketua Umum PD Anas Urbaningrum sudah membuat keputusan, partainya setuju dengan penetapan kepala daerah.
“Terobosan itu adalah Demokrat setuju dengan penetapan. Sekali lagi, setuju penetapan,” kata Anas dalam akun twitternya @anasurbaningrum, Senin (25/6/2012). JIBI/SOLOPOS/Detikcom
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
