Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menjadi angin segar bagi masyarakat Solo. Wakil Ketua DPRD Solo, Supriyanto, mengakuinya. Dengan BPSK, imbuh dia, konsumen Solo kini bisa lebih percaya diri dalam memperjuangkan hak-haknya.
Persoalannya bukan hanya warga Solo yang bisa menikmati keberadaan BPSK. Warga di luar daerah khususnya yang berada di Soloraya juga bisa mengakses BPSK. Terbukti catatan kasus di BPSK menunjukkan pihak pengadu (konsumen) berasal dari berbagai macam daerah di Soloraya.
Kaitannya, menurut Supriyanto, jelas pada anggaran. Di satu sisi BPSK tidak boleh menolak apabila ada konsumen yang datang mengadu. Di sisi lain, APBD Kota Solo sangat terbatas sehingga jangankan untuk warga di luar Solo, alokasi dana untuk warga Kota Bengawan saja selama ini selalu minim karena harus dibagi seadil-adilnya.
“Dalam penganggaran, dana untuk BPSK masuk dalam hibah atau belanja tidak langsung. Ini masih menjadi bahan pemikiran ketika kami berharap ada sumbangan atau perhatian dalam bentuk anggaran dari daerah lain untuk BPSK mengingat warga mereka juga mengakses lembaga ini,” ujar Supriyanto.
Karena masuk kategori hibah, lanjut Supriyanto, otomatis BPSK tidak bisa meminta bantuan kepada daerah lain di luar Solo. Pasalnya, yang meminta hibah dari pemerintah daerah haruslah beralamat sesuai dengan keberadaan pemerintah daerah. Dengan demikian, BPSK Solo tidak bisa meminta bantuan kepada Pemkab Sukoharjo atau Boyolali. “Masalah anggaran ini masih kami pikirkan bagaimana baiknya. Intinya kami berharap ada perhatian dari daerah lain sehingga bukan hanya Solo yang menanggung biayanya. Bagaimanapun ini kan untuk kebaikan masyarakat semua,” lanjut Supriyanto.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
