PBNU tak ada urusan dengan gerakan gulingkan Pemerintahan SBY

Jakarta--PBNU mendukung pemerintahan yang sah yang berkuasa saat ini.

PBNU juga tidak terlibat dalam isu menggulingkan pemerintahan SBY dan tidak berurusan dengan pertemuan mahasiswa bertema “Seruan Nasional Bergerak Menyelamatkan Indonesia” yang digelar di gedung PBNU, Minggu (10/10) yang dihadiri Adhie Massardi.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Mobilitas yang menggunakan gedung PBNU itu kan tinggi. Kegiatan itu bukan agenda dari pengurus besar NU. Tidak ada pengurus besar NU yang hadir dalam pertemuan itu,” kata Ketua Kominfo dan Publikasi PBNU Sulthan Fatoni pada detikcom, Selasa (12/10).

Sulthan menjelaskan saat kegiatan yang antara lain dihadiri aktivis GMNI, PMKRI, IMM, dan PMII ini, tidak ada pengurus PBNU yang mengantor, sehingga tidak mengetahui persis diskusi dan tema yang dibahas dalam kegiatan tersebut.

Namun setelah mendapatkan kabar mengenai pembahasan dalam kegiatan itu terkait dengan politik praktis, Wakil Ketua Umum PBNU H As’ad Said Ali langsung memberikan instruksi bahwa kegiatan seperti itu melanggar kesepakatan PBNU.

“Dalam muktamar PBNU di Makassar, mengenai politik praktis tidak akan dilakukan dan melanggar kesepakatan yang telah ada. Program kita ditekankan pada sosial, keagamaan, dan ekonomi,” jelasnya.

Menurut Sulthan, PBNU menilai kalau pemerintahan yang terpilih dan sudah mendapatkan legitimasi dari masyarakat adalah pemerintahan yang sah.

Pemerintah yang sudah mempunyai amanah dan kegiatan yang berorientasi pada pembangunan masyarakat, PBNU tentu mendukungnya.

“Kalau pemerintahan itu sudah tidak menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM dan tidak berorientasi kepada masyarakat lagi, NU akan membuat forum resmi. Forum untuk menilai dan membahas mengenai hal itu. Tapi sejauh ini belum ada,” ujarnya.

PBNU juga belum melihat ada yang istimewa dari gerakan tanggal 20 Oktober mendatang. Jika memang ada yang tidak benar dalam pemerintahan, PBNU punya caranya sendiri untuk menyalurkan pendapat. Bukan melakukan aksi-aksi gerakan melawan pemerintah.

“Itu bukan kultur NU. Kalau istimewa tentu pemimpin-pemimpin NU sudah ada di Jakarta semua. Kita biasanya silahturrahmi memberikan masukan secara tertulis, dialog. Kita perjuangkan kepentingan masyarakat semampunya. Tidak ada gerakan perlawanan,” cetusnya.

dtc/nad