PBB jadi pajak daerah, DPPKAD Wonogiri butuh 50-an personel

Wonogiri (Solopos.com)–Undang-undang (UU) No 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengamanatkan pengalihan pajak bumi dan bangunan (PBB) menjadi pajak daerah selambat-lambatnya tahun 2014. Namun, proses menuju ke sana ternyata tidaklah mudah.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Wonogiri, Edi Sutopo mengungkapkan dibutuhkan sedikitnya 50 personel untuk mengelola PBB setelah jadi pajak daerah nantinya. Belum lagi sarana dan prasarana, hardware dan software, yang pasti butuh biaya tidak sedikit.

Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian

Hal tersebut disampaikan Edi pada acara pekan panutan penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi tahun 2010 dan pembayaran PBB tahun 2011 di Pendapa Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Senin (14/3/2011). Selain itu dilakukan pula penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama antara Pemkab Wonogiri dengan Kantor Wilayah DJP Jateng II tentang pengalihan pajak pusat ke daerah.

Edi mengatakan persiapan yang sudah dilakukan Pemkab untuk pengalihan PBB menjadi pajak daerah baru pada pembuatan regulasi yaitu Perda tentang Pajak Daerah yang telah ditetapkan pada Februari 2011. “Tenaga yang dibutuhkan untuk menangani pajak daerah cukup banyak. Hasil survei kami di KPP Pratama Sukoharjo, diperkirakan masih butuh 50 orang lagi. Perlu diketahui, mutasi PBB di Wonogiri per tahunnya mencapai 4.000-an bidang,” jelas Edi.

Mengenai PBB, Edi mengungkapkan ada peningkatan dalam jumlah wajib pajak (WP) dari semula pada 2010 sebanyak 527.417 WP menjadi 529.422 WP pada 2011 atau bertambah sebanyak 2.005 orang. Penambahan WP ini berimbas pada peningkatan target PBB berdasarkan surat pajak terutang (SPT) menjadi Rp 12.306.272.239 atau bertambah Rp 275.758.650 dari tahun 2010 lalu yang hanya Rp 12.030.513.589.

(shs)