Tutup Iklan
Pengungsi Rohingya di Malaysia (Reuters)

Solopos.com, YANGONPemerintah Myanmar dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menandatangani memorandum proses pemulangan (repatriasi) pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari Rakhine pada 2017 lalu. Penandatanganan kesepakatan ini dilakukan di Yangon, Myanmar, Rabu (6/6/2018). Ini merupakan kesepakatan pertama antara kedua belah pihak sepanjang krisis Rohingya yang pecah pada Agustus 2017 lalu.

Dilansir Los Angeles Times, Kamis (7/6/2018), PBB dan pemerintah http://news.solopos.com/read/20180411/497/909765/bunuh-10-warga-rohingya-7-tentara-myanmar-dibui-10-tahun-">Myanmar berjanji proses pemulangan kembali warga Rohingya berjalan lancar. Saat ini, lebih dari 700.000 warga Rohingya tinggal di pengungsian Cox's Bazar, Kutupalong, Bangladesh, yang berada dekat dengan perbatasan Rakhine, Myanmar. Sementara sebagian lainnya berada pengungsian India, Nepal, dan Myanmar.

Meski demikian, sejumlah pejabat PBB menyebut proses repatriasi arga http://news.solopos.com/read/20180524/497/917995/militan-rohingya-bantai-warga-hindu-di-myanmar">Rohingya tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat. Mereka bakal meninjau terlebih dahulu kesiapan pemerintah Myanmar menerima warga Rohingya kembali.

"Terlalu dini untuk memulai repatriasi dalam waktu dekat. Kami akan meninjau kesiapan pemerintah Myanmar terlebih dahulu. Semua ini dilakukan agar repatriasi berjalan lancar dan tidak menimbulkan masalah lagi di kemudian hari," demikian pernyataan dari http://news.solopos.com/read/20180531/497/919506/400-wanita-rohingya-minta-keadilan-ke-pbb">PBB.

Selama ini, sejumlah aktivis lembaga sosial terus menyuarakan keprihatinan terhadap kisah tragis warga Rohingya. PBB menyebut tindakan militer Myanmar sebagai genosida. Sementara pemerintah Myanmar pimpinan Aung San Suu Kyi terus membantah tuduhan tersebut.

 

Tulis Komentar Anda

Berita Terkait

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten