PBB Beri Kesempatan Terakhir Suu Kyi Hentikan Serangan ke Rohingya

PBB memberi kesempatan terakhir kepada Aung San Suu Kyi untuk menghentikan operasi militer terhadap Rohingya.

Solopos.com, JAKARTA — Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan bahwa pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi memiliki kesempatan terakhir untuk menghentikan serangan militer negara itu yang memaksa ratusan ribu etnik Rohingya melarikan diri ke luar negeri.

Promosi Tenang, Asisten Virtual BRI Sabrina Siap Temani Kamu Penuhi Kebutuhan Lebaran

“Jika dia tidak membalikkan situasi saat ini, maka saya pikir tragedi itu akan sangat mengerikan, dan sangat disayangkan saya tidak dapat melihat bagaimana ini dapat diselesaikan di masa mendatang,” ujar Gutteres sebagaimana dikutip Bbc.com, Minggu (18/9/2017).

Dia juga mengatakan sangat jelas bahwa militer Myanmar “masih berada di atas angin” di negara tersebut. Akibatnya, mereka leluasa memberi tekanan untuk dapat melakukan apa yang diinginkan di negara bagian Rakhine.

Suu Kyi dijadwalkan berpidato di hadapan majelis pada Selasa mendatang, tetapi wanita itu tidak akan menghadiri Sidang Umum PBB di New York. Peraih nobel perdamaian yang menghabiskan beberapa tahun dalam tahanan rumah di bawah junta militer Myanmar itu kini menghadapi kecaman karena dinilai membiarkan militer menyerang Rohingya.

Suu Kyi mengklaim krisis itu merupakan “puncak gunung es informasi yang salah”. Dia menuding ketegangan yang terjadi dipicu oleh berita palsu yang mempromosikan kepentingan “teroris”.

PBB telah memperingatkan bahwa serangan dapat dianggap sebagai pembersihan etnik. Sedangkan Myanmar mengatakan tindakan itu sebagai respons terhadap serangan mematikan yang dilakukan militan dan membantah menargetkan warga sipil. Militer melakukan operasi setelah serangan terhadap polisi di bagian utara Rakhine pada 25 Agustus lalu yang menewaskan 12 orang aparat keamanan.

Sekjen PBB juga menegaskan bahwa Rohingya harus diizinkan kembali ke rumah mereka. Peringatan Guterres tersebut disampaikan setelah Bangladesh berupaya untuk membatasi pergerakan lebih dari 400.000 pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar.

Polisi Bangladesh mengatakan etnik Rohingya tidak diizinkan untuk bepergian keluar lokasi pengungsian, bahkan tidak boleh tinggal dengan keluarga atau teman mereka. Para pemilik properti tak boleh menyewakan lahan atau rumah mereka kepada pengungsi Rohingya dan operator transport serta supir tak boleh membawa pengungsi keluar dari lokasi pengungsian.