SOLOPOS.COM - Heriyanto (tengah), kuasa hukum Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw, didampingi tokoh masyarakat Papua memberikan keterangan pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (29/9/2022). (ANTARA/Laily Rahmawaty)

Solopos.com, JAKARTA — Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Watepauw melalui kuasa hukumnya melaporkan Stefanus Roy Rening selaku kuasa hukum Gubernur Papua Lukas Enembe ke Bareskrim Polri terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik.

Sebelumnya Roy Rening menyatakan, kasus yang kini membelit Gubernur Papua Lukas Enembe merupakan bentuk kriminalisasi dan politisasi yang melibatkan Paulus Watepauw.

Promosi Apresiasi dan Berdayakan AgenBRILink, BRI Bagikan Hadiah Mobil serta Emas

Heriyanto, kuasa hukum Paulus Waterpauw, mengatakan laporan dugaan pencemaran nama baik sudah teregistasi di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Bareskrim Polri dengan Nomor: LP/B/0570/IX/2022/SPKT/BARESKRIMPOLRI, tanggal 29 September 2022.

“Jadi saya selaku kuasa hukum dari Bapak Paulus Waterpauw didampingi tokoh masyarakat di Papua dan Komunitas Papua Jakarta melaporkan kuasa hukum Gubernur Lukas Enembe, Stefanus Rening,” kata Heriyanto di Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Kamis (29/9/2022).

Baca Juga: Gubernur Papua Lukas Enembe Mangkir Lagi, KPK Minta Bantuan IDI

Ia menjelaskan alasan membuat laporan tersebut karena Stafanus Roy Rening menuding Paulus Waterpauw terlibat dalam penetapan tersangka Lukas Enembe, dengan berbicara kepada sejumlah media bahwa penetapan tersangka Lukas Enembe karena politisasi atau kriminalisasi.

Dalam laporan tersebut, Heriyato membawa serta barang bukti berupa video konferensi pers tanggal 18 dan 19 September 2022.

Dalam video itu, terlapor mengatakan kliennya sebagai mantan anggota Polri berbahaya jika memimpin negeri.

Baca Juga: Pengacara Gubernur Lukas Enembe: Pak Presiden, Klien Kami Benar-Benar Sakit

“Bapak Stefanus Rening mengatakan bahwa penetapan tersangka Lukas Enembe itu karena ditolaknya pencalonan Paulus Waterpauw dan beliau menuding ini semua skenario atau kriminalisasi atau politisasi dari mantan-mantan jenderal polisi,” kata Heriyanto.

Bukti lainnya video rekaman pada salah satu stasiun televisi nasional antara tanggal 22 dan 23 September 2022.

Menurut Heriyanto, narasi yang disampaikan oleh Stefanus Rening sebagai bentuk perlawanan balik para koruptor dengan menggiring opini adanya politisasi dan kriminalisasi.

Baca Juga: Lukas Enembe Beralasan Sakit, KPK: Kami Punya Dokter Andal

“Kuasa hukum harusnya bertindak projustitia (demi hukum) berdasarkan surat kuasa, buktikan saja di pengadilan kalau Bapak LE tidak bersalah, buktikan di pengadilan tidak perlu berkoar-koar ke mana-mana, ini politisasi, ini kriminalisasi,” ujarnya.

Sebelum membuat laporan polisi, Pauluw Waterpauw telah melayangkan somasi kepada tim kuasa hukum Gubernur Lukas Enembe terkait tudingan keterlibatan dirinya dalam proses penetapan tersangka oleh KPK.

Menurut Heriyanto, somasi tersebut dilayangkan pada 24 September 2022 melalui tim kuasa hukum Lukas Enembe, Aloysius dan langsung diserahkan ke Stefanus Roy Rening hari itu juga.

Baca Juga: Presiden Jokowi Minta Gubernur Papua Lukas Enembe Penuhi Panggilan KPK

Namun pada 25 September, Stefanus membuat pernyataan kembali di perwakilan Papua bahwa penetapan tersangka Gubernur Lukas Enembe itu karena politisasi atau kriminalisasi sehingga tidak ada perubahan pernyataan.

“Setelah disomasi tidak ada perubahan, tidak ada iktikad baik untuk klarifikasi, tidak ada iktikad baik juga untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut,” kata Heriyanto.

Atas dasar itulah, dirinya atas kuasa Paulus Waterpauw membuat laporan polisi dengan sangkaan Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Baca Juga: Pengacara: Gubernur Papua Lukas Enembe Susah Berbicara

KPK telah menetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.

KPK belum mengumumkan secara resmi soal status tersangka Lukas Enembe. Adapun untuk publikasi konstruksi perkara dan pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan dilakukan pada saat telah dilakukan upaya paksa, baik penangkapan maupun penahanan terhadap tersangka.

Lukas Enembe sudah dua kali tidak memenuhi panggilan KPK untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada 12 dan 26 September 2022.



Baca Juga: Pengacara Gubernur Lukas Enembe: Pak Presiden, Klien Kami Benar-Benar Sakit

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis, memastikan pihaknya akan kembali melayangkan surat panggilan pemeriksaan kepada Lukas Enembe meski ia tidak menyebut secara rinci jadwal yang dimaksud.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya